Kegiatan

Dinamika Badan Permusyawarahan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat desa, sekaligus melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Sayangnya, saat ini banyak anggota BPD yang belum memahami peran dan fungsinya berdasarkan UU no 6/2014 tentang Desa. Oleh karenanya, Seknas FITRA saat ini sedang berupaya mendorong transparansi anggaran dan pengembangan mekanisme pengaduan di desa. Selama tiga tahun implementasi UU Desa, peran BPD dirasa kurang optimal. Keberadaan BPD hanya sebatas formalitas. Sebagai contoh, dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan

Rapat Koordinasi Badan Pengarah – Koordinator Nasional Bahas Sejumlah Isu Strategis

Jakarta – Tahun 2017 baru saja berakhir, menandai satu dekade kerja-kerja advokasi koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dalam mendorong perbaikan tata kelola sektor ekstraktif, minyak bumi dan gas-pertambangan dan sumber daya alam lainnya. Tahun 2018 pun hadir dengan berbagai tantangan, dibutuhkan kerja-kerja advokasi yang lebih solid dan terstruktur untuk mendorong tata kelola yang lebih efektif. Untuk memudahkan kerangka perencanaan dan alat ukur bagi pencapaian target-target advokasi ke depannya, PWYP Indonesia selenggarakan Rapat Koordinasi Badan Pengarah-Koordinator Nasional pada (10-11/1)

Holding Migas dan Masa Depan Kelembagaan Migas di Indonesia

Pembentukan holding BUMN migas merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, hal ini terungkap dalam Diskusi PWYP Indonesia bertajuk “Holding Migas dan Masa Depan Institusi Migas di Indonesia, (30/1) lalu. Kabar pembentukkan holding migas mencuat pasca berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PGN (25/1) lalu. Holding BUMN Migas menggabungkan Pertamina dan PGN, dimana Pertamina sebagai induk holding dan PGN sebagai anak usaha.  Adapun Pertagas yang merupakan anak usaha Pertamina, kini berada di bawah PGN. Fajar Harry Sampurno,

Pembahasan RUU Migas Terkendala Aspek Kelembagaan Migas

Hingga Januari 2018, proses Revisi UU Migas masih dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi. Keberadaannya di Badan Legislasi sudah memakan waktu hampir sepuluh bulan sejak draft RUU diserahkan oleh Komisi VII. Padahal, ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR hanya memberikan waktu maksimal 20 hari kerja. Direktur Eksekutif Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi menyampaikan lambannya revisi UU Migas salah satunya disebabkan karena belum tercapainya kesepahaman mengenai kelembagaan migas. Untuk mendorong percepatan pembahasan tersebut, IPC dan Koalisi Publish What You Pay (PWYP)

Perbaikan Tata Kelola Pertambangan di Indonesia

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyelenggarakan diskusi dan peluncuran laporan mengenai reformasi perizinan dan perbaikan tata kelola pertambangan di Indonesia (7/12) lalu. Saat ini tata kelola tambang dinilai kian menunjukkan perbaikan kualitas. Dalam laporan berjudul “Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara” yang dirilis oleh PWYP Indonesia, disebutkan sejumlah capaian positif terkait dengan isu ini. Salah satu tindak lanjut Korsup Minerba yaitu akan dilakukan pemblokiran 2509 Izin Usaha Pertambangan (IUP) per 31 Desember 2017 oleh pemerintah karena operasinya tidak

Pendekatan Fiktif Positif dalam Penertiban Izin Tambang

Pendekatan fiktif positif dinilai cukup efektif dalam mendorong penertiban izin pertambangan, karena proses hukum yang cepat, dan keputusan yang bersifat final dan binding. Hal ini disampaikan dalam diskusi PWYP Knowledge Forum (PKF) 8/12 lalu. Wendra Rona, Kordiv HAM LBH Padang berbagi mengenai pembelajaran LBH Padang dalam menggunakan pendekatan fiktif positif dalam menertibkan izin pertambangan di Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan fiktif positif ini dinilai cepat, karena hanya memerlukan 21 hari kerja, dan tidak dapat diajukan upaya hukum lagi terhadap putusan pengadilan.

Menyoal Laporan Transparansi Commodity Trading

Indonesia menjadi satu dari delapan (8) negara anggota EITI dalam mentransparansikan commodity trading. Hal ini berkaitan dengan standar EITI 2016 yang mewajibkan transparansi pendapatan pemerintah, termasuk penerimaan BUMN dari in kind material termasuk pembukaan jumlah volume yang dijual dan pendapatan yang diterima. Laporan commodity trading Indonesia akan dikhususkan untuk sektor migas. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Edi Tedjakusuma (03/10) saat pembukaan rapat pembahasan draft final laporan commodity trading di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta. “Acara ini ditujukan untuk menjaring masukan dari civil

Kerjasama Pemerintah & Masyarakat Sipil dalam Mengungkap Data Beneficial Ownership

Co-creation antara pemerintah dan masyarakat sipil merupakan kunci dalam membuka data Beneficial Ownership (BO). Hal ini disampaikan oleh Raden Siliwanti, Koordinator Open Government Indonesia dalam sesi terkait “Bagaimana Pemerintah dan Masyarakat Sipil Bekerjasama dalam Membuka Data Beneficial Owneship”, salah satu diskusi paralel dalam Global Conference on Beneficial Ownership Transparency yang berlangsung di Jakarta, 23-24 Oktober lalu. Peran masyarakat sipil dalam proses pembangunan telah terakomodir melalui regulasi pemerintah, yaitu UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurutnya, peran CSO perlu ditingkatkan dalam hal

Mendefinisikan Politically Exposed Person dalam Mendorong Keterbukaan Kepemilikan Perusahaan

Upaya untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya pemberantasan korupsi melalui mekanisme PEP (Politically Exposed Person), secara umum masih menemui banyak tantangan. Salah satunya terletak pada aspek regulasi. Cari Votava, Senior Financial Sector Specialist, World Bank menyoroti persoalan regulasi politically exposed person. Menurutnya, banyak negara masih belum memiliki kerangka definisi yang jelas. Setiap negara pada dasarnya perlu untuk merumuskan definisi PEP nya sendiri, dengan mempertimbangkan persoalan-persoalan khas yang dihadapi serta karakteristik strukural masing-masing negara. Hal ini disampaikan dalam sesi

Mendorong Transparansi dan Gerakan Anti Korupsi dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam di Asia Pasifik

Sumber daya alam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap negara, dimana SDA menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Asia Pasifik. Namun buruknya tata kelola dan korupsi sistemik masih menjadi tantangan dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Jelson Garcia, Asia Pacific Director dari Natural Resource Governance Institute (NRGI) dalam Pertemuan masyarakat sipil se-Asia Pasifik yang bertajuk Mendorong Transparansi dan Gerakan Anti-Korupsi yang berlangsung di Jakarta, 21-22 Oktober lalu, tepat sebelum berlangsungnya Konferensi Global Transparansi Beneficial Ownership. “Tujuh puluh delapan (78) negara

Page 1 of 1612345...10...Last »