Kegiatan

Youth Xtra Active Camp 2018

Youth Xtra Active Camp 2018 Mengenal Sisi Lain Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur   Tentang Youth Xtra Active Youth Xtra Active (YXA) merupakan inisiatif pelibatan anak muda dalam mendorong reformasi pengelolaan Sumber Daya Ekstraktif khususnya sektor migas, pertambangan, dan Sumber Daya Alam. Kami percaya bahwa pengelolaan Sumber Daya Alam harus melibatkan anak muda sebagai generasi yang akan menerima dampak dari baik atau tidaknya pengelolaan Sumber Daya Alam saat ini. Terlebih dahulu, anak muda perlu tahu, sadar, dan berdaya agar bisa

Pemenang Call For Partner 2018

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran program Reversing the Resource Curse (RRC), sekretariat nasional PWYP Indonesia membuka peluang untuk bermitra dengan organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan beberapa kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu yang menjadi fokus dalam program RRC. Sebagaimana di tahun 2017, yang menghasilkan 5 (lima) kerja sama dengan fokus isu pada tindak lanjut hasil korsup GNPSDA–KPK, pengelolaan penerimaan sektor ekstraktif untuk penanggulangan kemiskinan di level sub-nasional dan desa, serta seri penulisan pembelajaran bagi masyarakat sipil dan agen perubahan.

Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Pasca Era Reformasi

Pengelolaan energi dan Sumber Daya Alam (SDA) pasca reformasi belum dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Banyak capaian yang sudah diraih setelah melewati 2 dekade reformasi ini, namun masih banyak agenda reformasi yang belum tercapai, salah satunya adalah agenda pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikan dalam Diskusi “Pengelolaan Energi dan SDA Pasca 20 Tahun Reformasi” (25/5) lalu. Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia menyoroti makro ekonomi dan penerimaan negara di sektor pertambangan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas dari tahun ke

Generasi Muda Bicara Sumber Daya Alam

Bicara Sumber Daya Alam (SDA) tentu erat kaitannya dengan generasi muda. Baik tidaknya pengelolaan SDA akan berdampak langsung terhadap generasi mendatang. Karenanya, melibatkan pemuda dalam pengelolaan SDA menjadi penting, juga menjadikan mereka sebagai aktor perubahan di dalamnya. Diskusi #20TahunReformasi “Generasi Muda Bicara Sumber Daya Alam” yang berlangsung (25/5) lalu mengundang kalangan pemuda untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai tantangan dalam pengelolaan SDA saat ini, dan perananan yang bisa diambil oleh pemuda. Ahmad Sajali, Koordinator Nasional Youth Proactive, salah satu narasumber diskusi

Pengawasan Produksi dan Ekspor Batubara Masih Lemah

Pengawasan produksi dan ekspor batubara dinilai masih lemah, terlihat dari masih maraknya ekspor ilegal yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar 20-30 triliun[1]. Ditambah dengan transaksi ekspor yang tidak dilaporkan, dengan kerugian diperkirakan senilai 133 triliun rupiah.[2] Hal ini menjadi sorotan dalam FGD “Pengawasan Produksi dan Ekspor Batubara” (15/05) lalu. Lemahnya pengawasan produksi dan ekspor salah satunya disebabkan oleh rendahnya pelaporan pemerintah daerah dalam penyampaian laporan pengawasan produksi maupun penjualan batubara dari IUP yang menjadi kewenangan pemda ke pemerintah pusat. Dalam

Pemetaan Beneficial Ownership bagi Pegiat Anti Korupsi

Tindak pidana korupsi, khusunya berkaitan dengan kejahatan korporasi seringkali sulit terungkap akibat struktur kepemilikan yang didesain secara rumit dan bertingkat guna menyamarkan pemilik manfaat atau beneficial ownership (BO) dari suatu korporasi. Karenanya, keterbukaan BO menjadi agenda penting untuk dikawal. “Peluang advokasi keterbukaan BO terbuka lebar dengan adanya momentum positif penerbitan Perpres 13/2018 yang menjadi payung hukum pengaturan BO di Indonesia,” jelas Aryanto Nugroho, Manajer Advokasi dan Jaringan PWYP Indonesia sekaligus fasilitator dalam Pelatihan “Memahami Beneficial Ownership dan Pemetaan Kepemilikan Korporasi”

Memahami PNBP di Sektor Tambang: KK, PKP2B, dan IUP

Ketentuan fiskal untuk Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga perhitungan penerimaan negara dari kontrak dan izin ini akan berbeda. Karenanya, penting untuk memahami fiscal term di sektor mineral dan batubara. Diskusi PWYP Knowledge Forum (PKF) (1/3) lalu mengundang Johnson Pakpahan selaku Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Minerba, dimana diskusi PKF ini juga merupakan bagian dari workshop Financial Modelling, yaitu penyusunan financial modelling untuk proyek migas dan

Shareholder Activism, Cara Lain Mengadvokasi Kebijakan Sosial

Shareholder activism atau aktivisme melalui pasar modal merupakan tren baru dalam mengadvokasi kebijakan sosial, yang biasanya dilakukan oleh investor minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebuah perusahaan publik untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan. Selama ini shareholder activism belum banyak dilirik oleh organisasi masyarakat sipil di Indonesia, namun sudah banyak praktik yang dilakukan di beberapa negara. Hal ini merupakan bagian dari capacity building bagi anggota koalisi PWYP Indonesia bertajuk “Memahami Pasar Modal untuk Mendukung Kerja Advokasi Organisasi Masyarakat Sipil,” (20/3) lalu. Rizky

Upaya Pemerintah Memprioritaskan Batubara untuk Kedaulatan Energi Hadapi Tantangan

Kementerian ESDM menekankan pentingnya penggunaan batubara sebagai faktor pendukung tercapainya kedaulatan energi. Utamanya berkaitan dengan perubahan paradigma pengelolaan batubara, dari komoditas sebagai kontributor penerimaan negara menjadi sumber energi yang menyokong 30% bauran energi nasional di tahun 2050. Hal ini disampaikan dalam diskusi “Peta Permasalahan dan Tata Kelola Batubara di Indonesia” yang berlangsung (22/2) lalu. Pasalnya 84% batubara Indonesia di tahun 2016 diekspor ke luar negeri dan hanya 16% yang digunakan untuk domestik. Hersonyo Priyo Wibowo, Kasubdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi

CALL FOR PARTNER 2018 – Publish What You Pay Indonesia

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif: migas, pertambangan mineral dan batubara, serta sumberdaya alam lainnya. PWYP Indonesia memiliki visi bagi terwujudnya tata kelola sumber daya ekstraktif di Indonesia yang transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan nasional sehingga menjadi modal bagi kesejahteraan dan keadilan sosial. Ruang lingkup kerja PWYP Indonesia meliputi penelitian, advokasi kebijakan, kampanye publik, penguatan jaringan, pemberdayaan, serta pengembangan pengetahuan, inisiatif, pilot project, dan kolaborasi strategis

Page 1 of 1712345...10...Last »