Kegiatan

Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dampak Lingkungan & CSR di Sektor Tambang

Pelibatan masyarakat belum diimplementasikan dengan baik dalam pengelolaan dampak lingkungan di sektor tambang. Hal in disampaikan Nurhidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI dalam PWYP Asia Pacific Regional Meeting (7-8/8) lalu.  Menurut Nurhidayati, 3 (tiga) pilar utama tata kelola lingkungan yang terdiri dari hak atas informasi, hak atas partisipasi, mekanisme ganti rugi, belum terimplementasikan dengan baik, walaupun ini sudah tercantum dalam regulasi Peraturan Pemerintah nomor 27/1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (pasal 33-35). Hasil penelitian WALHI menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat saat ini masih

Ratimlak EITI Indonesia Bahas Validasi EITI dan Progress Laporan EITI 2016

Rapat tim pelaksana EITI Indonesia membahas tentang validasi EITI dan progress dari laporan EITI tahun 2016 (23/10) lalu. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari asosiasi perusahaan tambang, masyarakat sipil, dan instansi pemerintah. Saat ini EITI Indonesia memang akan divalidasi, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dampak inisiatif EITI yang sudah berlangsung sejak masuknya Indonesia sebagai negara kandidat EITI di tahun 2010. Selain itu, validasi juga untuk mengukur sejauh mana negara anggota EITI patuh terhadap requirement standard EITI yang sudah ditetapkan. Hasil

Efektivitas Kebijakan Biodiesel B20 untuk Menyelamatkan Rupiah, Transisi ke Energi Terbarukan, dan Mengatasi Ketimpangan

Pemerintah pada 1 September 2018 lalu telah menerbitkan kebijakan penggunaan biodiesel B20 untuk sektor pertambangan, ketenagalistrikan, perkeretaapian, dan manufaktur, melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 66 tahun 2018. Biodiesel B20 merupakan campuran 20% biodiesel ditambah dengan 80% solar, dengan biodiesel berjenis Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Sebelumnya, aturan penggunaan Biodiesel B20 ini hanya berlaku untuk sektor transportasi pelayanan publik. Kebijakan ini merupakan tahap awal dari rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan B100 (biodiesel 100%) yang ditargetkan tercapai dalam jangka dua tiga tahun

Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologis untuk Konservasi Kawasan Hutan

Hutan Indonesia seluas 9,39 juta hektar kini terancam hilang. Untuk mempertahankan keberadaannya diperlukan berbagai inisiatif, salah satunya inisiatif Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologis (TAPE) yang mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menjaga kawasan hutan di daerahnya. Inisiatif TAPE ini juga memberikan kesempatan bagi provinsi untuk berkontribusi dalam pencapaian target pemerintah pusat seperti National Determined Contribution dalam penurunan emisi karbon. Dalam diskusi terfokus bertajuk “Developing Provincial Fiscal Incentive Policy to Protect Indonesian Forest” yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation (TAF) dan

Tantangan Pengelolaan Batubara Nasional: Kebocoran Penerimaan Negara dan Urgensi Transisi Energi

Penempatan batu bara sebagai motor pembangunan, bukan komoditas semata, telah dipahami urgensinya oleh seluruh pihak. Namun dalam praktiknya, itu tidak mudah. Terdapat sejumlah hambatan, baik dari internal, yakni dalam pembebanan penerimaan negara terhadap batu bara, maupun sisi eksternal, seperti volatilias harga yang sepenuhnya dibentuk oleh pasar global. Hal ini menjadi sorotan dalam Diskusi Publik bertajuk “Strategi Pengelolaan Batubara Nasional: Tantangan Fiskal dan Transisi Energi” yang diselenggarakan oleh PWYP Indonesia di Jakarta (4/10) lalu. Josaphat Rizal Pramana, Direktur Sumber Daya Energi,

Youth Xtra Active Camp 2018

Youth Xtra Active Camp 2018 Mengenal Sisi Lain Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur   Tentang Youth Xtra Active Youth Xtra Active (YXA) merupakan inisiatif pelibatan anak muda dalam mendorong reformasi pengelolaan Sumber Daya Ekstraktif khususnya sektor migas, pertambangan, dan Sumber Daya Alam. Kami percaya bahwa pengelolaan Sumber Daya Alam harus melibatkan anak muda sebagai generasi yang akan menerima dampak dari baik atau tidaknya pengelolaan Sumber Daya Alam saat ini. Terlebih dahulu, anak muda perlu tahu, sadar, dan berdaya agar bisa

PWYP Indonesia bersama Pemangku Kepentingan Kaltim Bahas Pengendalian Produksi dan Ekspor Batu Bara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memandatkan pembatasan produksi dan ekspor batu bara, juga pengutamaan pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik. Kebijakan nasional ini diturunkan ke tingkat provinsi melalui penetapan kuota produksi. Namun target produksi tersebut seringkali terlampaui sebagaimana yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Karenanya, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama Pokja-30 menyelenggarakan diskusi terfokus yang bertajuk “Pengawasan Produksi dan Ekspor Batubara di Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda pada (15/8) lalu. Sebagai pemantik diskusi, Wahyu Widhi Heranata

Pemenang Call For Partner 2018

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran program Reversing the Resource Curse (RRC), sekretariat nasional PWYP Indonesia membuka peluang untuk bermitra dengan organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan beberapa kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu yang menjadi fokus dalam program RRC. Sebagaimana di tahun 2017, yang menghasilkan 5 (lima) kerja sama dengan fokus isu pada tindak lanjut hasil korsup GNPSDA–KPK, pengelolaan penerimaan sektor ekstraktif untuk penanggulangan kemiskinan di level sub-nasional dan desa, serta seri penulisan pembelajaran bagi masyarakat sipil dan agen perubahan.

Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Pasca Era Reformasi

Pengelolaan energi dan Sumber Daya Alam (SDA) pasca reformasi belum dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Banyak capaian yang sudah diraih setelah melewati 2 dekade reformasi ini, namun masih banyak agenda reformasi yang belum tercapai, salah satunya adalah agenda pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikan dalam Diskusi “Pengelolaan Energi dan SDA Pasca 20 Tahun Reformasi” (25/5) lalu. Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia menyoroti makro ekonomi dan penerimaan negara di sektor pertambangan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas dari tahun ke

Generasi Muda Bicara Sumber Daya Alam

Bicara Sumber Daya Alam (SDA) tentu erat kaitannya dengan generasi muda. Baik tidaknya pengelolaan SDA akan berdampak langsung terhadap generasi mendatang. Karenanya, melibatkan pemuda dalam pengelolaan SDA menjadi penting, juga menjadikan mereka sebagai aktor perubahan di dalamnya. Diskusi #20TahunReformasi “Generasi Muda Bicara Sumber Daya Alam” yang berlangsung (25/5) lalu mengundang kalangan pemuda untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai tantangan dalam pengelolaan SDA saat ini, dan perananan yang bisa diambil oleh pemuda. Ahmad Sajali, Koordinator Nasional Youth Proactive, salah satu narasumber diskusi