Advokasi

Pemenang Call For Partner 2018

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran program Reversing the Resource Curse (RRC), sekretariat nasional PWYP Indonesia membuka peluang untuk bermitra dengan organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan beberapa kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu yang menjadi fokus dalam program RRC. Sebagaimana di tahun 2017, yang menghasilkan 5 (lima) kerja sama dengan fokus isu pada tindak lanjut hasil korsup GNPSDA–KPK, pengelolaan penerimaan sektor ekstraktif untuk penanggulangan kemiskinan di level sub-nasional dan desa, serta seri penulisan pembelajaran bagi masyarakat sipil dan agen perubahan.

Pengawasan Produksi dan Ekspor Batubara Masih Lemah

Pengawasan produksi dan ekspor batubara dinilai masih lemah, terlihat dari masih maraknya ekspor ilegal yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar 20-30 triliun[1]. Ditambah dengan transaksi ekspor yang tidak dilaporkan, dengan kerugian diperkirakan senilai 133 triliun rupiah.[2] Hal ini menjadi sorotan dalam FGD “Pengawasan Produksi dan Ekspor Batubara” (15/05) lalu. Lemahnya pengawasan produksi dan ekspor salah satunya disebabkan oleh rendahnya pelaporan pemerintah daerah dalam penyampaian laporan pengawasan produksi maupun penjualan batubara dari IUP yang menjadi kewenangan pemda ke pemerintah pusat. Dalam

Memahami PNBP di Sektor Tambang: KK, PKP2B, dan IUP

Ketentuan fiskal untuk Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga perhitungan penerimaan negara dari kontrak dan izin ini akan berbeda. Karenanya, penting untuk memahami fiscal term di sektor mineral dan batubara. Diskusi PWYP Knowledge Forum (PKF) (1/3) lalu mengundang Johnson Pakpahan selaku Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Minerba, dimana diskusi PKF ini juga merupakan bagian dari workshop Financial Modelling, yaitu penyusunan financial modelling untuk proyek migas dan

Upaya Pemerintah Memprioritaskan Batubara untuk Kedaulatan Energi Hadapi Tantangan

Kementerian ESDM menekankan pentingnya penggunaan batubara sebagai faktor pendukung tercapainya kedaulatan energi. Utamanya berkaitan dengan perubahan paradigma pengelolaan batubara, dari komoditas sebagai kontributor penerimaan negara menjadi sumber energi yang menyokong 30% bauran energi nasional di tahun 2050. Hal ini disampaikan dalam diskusi “Peta Permasalahan dan Tata Kelola Batubara di Indonesia” yang berlangsung (22/2) lalu. Pasalnya 84% batubara Indonesia di tahun 2016 diekspor ke luar negeri dan hanya 16% yang digunakan untuk domestik. Hersonyo Priyo Wibowo, Kasubdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi

CALL FOR PARTNER 2018 – Publish What You Pay Indonesia

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif: migas, pertambangan mineral dan batubara, serta sumberdaya alam lainnya. PWYP Indonesia memiliki visi bagi terwujudnya tata kelola sumber daya ekstraktif di Indonesia yang transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan nasional sehingga menjadi modal bagi kesejahteraan dan keadilan sosial. Ruang lingkup kerja PWYP Indonesia meliputi penelitian, advokasi kebijakan, kampanye publik, penguatan jaringan, pemberdayaan, serta pengembangan pengetahuan, inisiatif, pilot project, dan kolaborasi strategis

Page 1 of 812345...Last »