Penelitian

Efektivitas Kebijakan Biodiesel B20 untuk Menyelamatkan Rupiah, Transisi ke Energi Terbarukan, dan Mengatasi Ketimpangan

Pemerintah pada 1 September 2018 lalu telah menerbitkan kebijakan penggunaan biodiesel B20 untuk sektor pertambangan, ketenagalistrikan, perkeretaapian, dan manufaktur, melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 66 tahun 2018. Biodiesel B20 merupakan campuran 20% biodiesel ditambah dengan 80% solar, dengan biodiesel berjenis Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Sebelumnya, aturan penggunaan Biodiesel B20 ini hanya berlaku untuk sektor transportasi pelayanan publik. Kebijakan ini merupakan tahap awal dari rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan B100 (biodiesel 100%) yang ditargetkan tercapai dalam jangka dua tiga tahun

Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologis untuk Konservasi Kawasan Hutan

Hutan Indonesia seluas 9,39 juta hektar kini terancam hilang. Untuk mempertahankan keberadaannya diperlukan berbagai inisiatif, salah satunya inisiatif Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologis (TAPE) yang mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menjaga kawasan hutan di daerahnya. Inisiatif TAPE ini juga memberikan kesempatan bagi provinsi untuk berkontribusi dalam pencapaian target pemerintah pusat seperti National Determined Contribution dalam penurunan emisi karbon. Dalam diskusi terfokus bertajuk “Developing Provincial Fiscal Incentive Policy to Protect Indonesian Forest” yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation (TAF) dan

CALL FOR PARTNER 2018 – Publish What You Pay Indonesia

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif: migas, pertambangan mineral dan batubara, serta sumberdaya alam lainnya. PWYP Indonesia memiliki visi bagi terwujudnya tata kelola sumber daya ekstraktif di Indonesia yang transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan nasional sehingga menjadi modal bagi kesejahteraan dan keadilan sosial. Ruang lingkup kerja PWYP Indonesia meliputi penelitian, advokasi kebijakan, kampanye publik, penguatan jaringan, pemberdayaan, serta pengembangan pengetahuan, inisiatif, pilot project, dan kolaborasi strategis

Menilik Efektifitas Pengelolaan Dana Bagi Hasil SDA terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kutai Kartanegara

Penerimaan daerah dari Sumber Daya Alam (SDA) belum memberikan dampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat di Kutai Kartanegara. Kekayaan SDA yang melimpah dari sektor pertambangan baik migas maupun minerba, bukan menjadi nilai tambah bagi kesejahteraan, justru menyebabkan kemiskinan terutama di daerah-daerah sekitar tambang. Kukar merupakan kabupaten yang memiliki APBD terbesar di Indonesia. Sumber penerimaan APBD terbesar berasal dari DBH SDA mencapai 74% dari total penerimaan daerah. Artinya, APBD Kabupaten Kutai Kertanegara sangat tergantung dengan penerimaan DBH SDA. PWYP Indonesia menelaah fenomena

Workshop Peneliti Daerah untuk Riset Efektifitas DBH SDA dan Penanggulangan Kemiskinan

  Meningkatnya alokasi transfer anggaran dari pusat ke daerah seharusnya memberi dampak positif terhadap perbaikan tata kelola pembangunan daerah. Peningkatan alokasi anggaran ini sebagai dampak dari desentralisasi fiskal yang sudah diterapkan sejak satu dekade terakhir. Sayangnya, fakta menunjukkan desentralisasi fiskal belum berpengaruh signifikan bagi percepatan pembangunan daerah. Kendati beberapa daerah mampu mendorong pembangunan yang pesat, tetapi secara keseluruhan masih banyak persoalan pembangunan dalam implementasi desentralisasi fiskal ini, terutama terkait dengan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Wiko Saputra, Kepala Riset Kebijakan Ekonomi