Pengembangan Kapasitas

Pemetaan Beneficial Ownership bagi Pegiat Anti Korupsi

Tindak pidana korupsi, khusunya berkaitan dengan kejahatan korporasi seringkali sulit terungkap akibat struktur kepemilikan yang didesain secara rumit dan bertingkat guna menyamarkan pemilik manfaat atau beneficial ownership (BO) dari suatu korporasi. Karenanya, keterbukaan BO menjadi agenda penting untuk dikawal. “Peluang advokasi keterbukaan BO terbuka lebar dengan adanya momentum positif penerbitan Perpres 13/2018 yang menjadi payung hukum pengaturan BO di Indonesia,” jelas Aryanto Nugroho, Manajer Advokasi dan Jaringan PWYP Indonesia sekaligus fasilitator dalam Pelatihan “Memahami Beneficial Ownership dan Pemetaan Kepemilikan Korporasi”

Shareholder Activism, Cara Lain Mengadvokasi Kebijakan Sosial

Shareholder activism atau aktivisme melalui pasar modal merupakan tren baru dalam mengadvokasi kebijakan sosial, yang biasanya dilakukan oleh investor minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebuah perusahaan publik untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan. Selama ini shareholder activism belum banyak dilirik oleh organisasi masyarakat sipil di Indonesia, namun sudah banyak praktik yang dilakukan di beberapa negara. Hal ini merupakan bagian dari capacity building bagi anggota koalisi PWYP Indonesia bertajuk “Memahami Pasar Modal untuk Mendukung Kerja Advokasi Organisasi Masyarakat Sipil,” (20/3) lalu. Rizky

Program Peningkatan Kapasitas Bagi Anggota Koalisi PWYP Indonesia

Untuk meningkatkan dampak positif bagi masyarakat dan membantu pencapaian visi misi anggota koalisi PWYP Indonesia, sekretariat nasional PWYP Indonesia menyelenggarakan Program Peningkatan Kapasitas PWYP Indonesia 2017 bagi 35 organisasi anggota koalisi PWYP Indonesia. Program peningkatan kapasitas terdiri dari: menulis proposal program yang baik sehingga pendanaan organisasi bisa berkelanjutan, juga proses mengadvokasi kebijakan maupun masyarakat dampingan, dan pemanfaatan berbagai aplikasi untuk mendukung kampanye organisasi yang efektif. Pilihan program: Menulis Proposal Program Advokasi Kebijakan & Masyarakat Dampingan Pelatihan Manajemen Keuangan Organisasi Pemanfaatan

Data Extractor: Belajar Hingga ke Harare

Puluhan aktivis data dari sejumlah negara angggota koalisi Publish What You Pay berkumpul di Harare, Zimbabwe Mei lalu. Mereka mengikuti ‘Data Extractor Workshop’ dengan sumber salah satunya berasal dari laporan publikasi perdana EU Mandatory Disclosure, yaitu kewajiban perusahaan sektor ekstraktif (migas, tambang dan hutan) untuk membuka data pembayaran kepada pemerintah dimana mereka beroperasi.

Menyoal Dokumen Panama Papers

Dokumen Panama Papers yang memuat 140 nama politisi dari berbagai negara dengan offshore companies di 21 tax havens membuat publik di Indonesia bereaksi. Pasalnya, dokumen ini juga memuat sejumlah nama orang berpengaruh asal Indonesia. Panama Papers adalah 11, 5 juta dokumen rahasia, yang didapatkan dari bocornya server komunikasi firma hukum Mossack Fonseca.

Page 1 of 41234