Pengembangan Kapasitas

Data Extractor: Belajar Hingga ke Harare

Puluhan aktivis data dari sejumlah negara angggota koalisi Publish What You Pay berkumpul di Harare, Zimbabwe Mei lalu. Mereka mengikuti ‘Data Extractor Workshop’ dengan sumber salah satunya berasal dari laporan publikasi perdana EU Mandatory Disclosure, yaitu kewajiban perusahaan sektor ekstraktif (migas, tambang dan hutan) untuk membuka data pembayaran kepada pemerintah dimana mereka beroperasi.

Menyoal Dokumen Panama Papers

Dokumen Panama Papers yang memuat 140 nama politisi dari berbagai negara dengan offshore companies di 21 tax havens membuat publik di Indonesia bereaksi. Pasalnya, dokumen ini juga memuat sejumlah nama orang berpengaruh asal Indonesia. Panama Papers adalah 11, 5 juta dokumen rahasia, yang didapatkan dari bocornya server komunikasi firma hukum Mossack Fonseca.

PWYP Indonesia Dorong Reformasi Kebijakan Sektor Minerba

Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK untuk sektor minerba dalam dua tahun terakhir mengungkap lemahnya tata kelola pertambangan minerba. Maraknya izin yang tumpang tindih, rendahnya kepemilikan dokumen reklamasi dan pasca-tambang dan pemenuhan kewajiban keuangan (pajak dan non-pajak) ke negara berada di antara deretan temuan KPK. Berkaca pada persoalan tersebut, reformasi kebijakan sektor minerba menjadi urgen untuk didorong. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia berupaya untuk andil dalam mewujudkan reformasi tersebut melalui kerjasama dengan The Asia Foundation dalam Program SETAPAK yang fokus

PKF: Sains, Teknologi, dan Aktivisme untuk Perbaikan Kebijakan Publik

Tak hanya negara, ternyata sains pun perlu mendemokratisasikan dirinya. Hal ini terungkap dalam diskusi mingguan PWYP Knowledge Forum (PKF) ke-4 bertajuk “Sains, Teknologi, dan Aktivisme” untuk Perbaikan Kebijakan Publik, yang berlangsung (12/2) lalu. Sonny Mumbunan, salah satu pemantik diskusi memaparkan sains dan pengetahuan kebijakan publik bisa digunakan sebagai instrumen untuk menyelesaikan masalah secara spesifik. Sains juga bisa digunakan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Peneliti ekonomi lingkungan di RCCC UI ini, memaparkan tentang dua komunitas yaitu komunitas scientist dan komunitas

Memahami Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, dan Perizinan Minerba Pasca UU Pemda

Hasil koordinasi dan Supervisi (Korsup) minerba KPK menunjukkan masih banyak IUP yang berstatus tidak Clear and Clean (CnC). Dari IUP Non-CnC tersebut, 80% tidak mempunyai dokumen reklamasi dan pascatambang, dengan kata lain perusahaan tambang mengeruk isi bumi, tanpa melakukan perbaikan lingkungan. Hal ini lah yang menjadi pemantik diskusi “Reformasi Tata Kelola Kebijakan Pertambangan Minerba,” (3/2) yang berlangsung di kawasan Menteng. Rudy Hendarto, narasumber diskusi sekaligus Inspektur Tambang Kementrian ESDM, memaparkan Permen no. 7/2014 tentang reklamasi dan pascatambang. “Perusahaan yang melakukan

Page 1 of 3123