Berita/Blog

Pemerintah Diminta Konsisten Kendalikan Produksi Batubara

SIARAN PERS No: 069/Ex-J/PR/Koord/VII/2018 Untuk diberitakan pada 25 Juli dan setelahnya   Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta Pemerintah Indonesia konsisten dengan kebijakan pengendalian produksi batubara, sebagaimana dimandatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang baru-baru ini juga diperkuat dengan penerbitan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Mineral dan Batubara. Dimana dalam Permen tersebut diatur mengenai wewenang pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian produksi batubara. Dalam RPJMN Tahun 2015–2019, target produksi tahun ini hanya 406

Siaran Pers PWYP Indonesia: Catatan Kritis Divestasi Freeport

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia pada satu sisi mengapresiasi niat baik dan upaya Pemerintah selama 3,5 tahun belakangan untuk menyelesaikan polemik kontrak Freeport menjelang berakhirnya masa kontrak, tahun 2021. Namun, PWYP Indonesia mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan didetailkan menyangkut kepastian pengelolaan sumber daya alam di wilayah Papua tersebut.

Konsumsi energi Indonesia tumbuh 4 persen tiap tahun, ini faktanya

Merdeka.com – Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah, menyampaikan beberapa fakta terkait perkembangan sektor energi Indonesia paska reformasi 1998. Pihaknya mencatat konsumsi Energi Indonesia Meningkat 2 Kali Lipat Sejak 1998 yakni dari 84,66 MTOE menjadi 175,04 MTOE. “Pertumbuhan konsumsi energi Indonesia rata-rata mencapai 4 persen per tahunnya. Peningkatan ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga didorong oleh pertumbuhan penduduk di Indonesia,” ungkapnya dalam diskusi di Bakoel Koffie, Jakarta, Sabtu (26/5). Bahan bakar fosil pun masih

Indef Minta Pemerintah Tak Bebani BUMN Energi

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati menyoroti kebijakan pemerintah untuk tidak menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dia meminta agar Pemerintah tidak membebani BUMN energi, seperti PT Pertamina dengan cara meminta agar harga BBM tak naik, di tengah kenaikan harga minyak dunia. “Perlakuan hari ini terhadap BUMN energi. Bagaimana mungkin Pertamina mendapatkan penugasan BBM satu harga semua biaya menanggung Pertamina. Hari ini, harga minyak mentah naik lebih USD 80 per barel,

Siaran Pers: Masyarakat Sipil Desak Penanganan Pengeboran Ilegal di Sumur Tua Dilakukan Komprehensif

Siaran Pers Koalisi PWYP Indonesia Untuk diberitakan pada 27 April 2018 dan setelahnya Masyarakat Sipil Desak Penanganan Pengeboran Ilegal di Sumur Tua Dilakukan Komprehensif Insiden kebakaran sumur migas di Desa Pasir Putih, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur merupakan kejadian serius yang akibatkan korban 21 orang meninggal dan 40 orang lainnya. Insiden ini bermula dari ledakan yang terjadi pada (25/4) dini hari pada aktivitas pengeboran sumur minyak tua yang memicu kebakaran besar. Pengeboran sumur minyak tersebut diduga merupakan aktivitas liar yang berlokasi

Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan: Dorong Penyelidikan Lebih Lanjut dan Ganti Rugi bagi Korban dan Masyarakat Terdampak

SIARAN PERS Peristiwa tumpahan minyak di teluk Balikpapan yang terjadi pada (31/3) Sabtu kemarin merupakan persoalan serius yang memerlukan penanggulangan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik. Pasalnya, tumpahan minyak tersebut ditengarai menyulut kebakaran kapal speed MV. Ever Judger berbendera Panama dengan muatan batubara. Meski seluruh awak yang berkewarganegaan Tiongkok ini dapat diselamatkan, namun terdapat 5 korban jiwa yang merupakan nelayan dan masyarakat yang sedang berada di sekitar perairan dan kapal yang terbakar tersebut. Sejak kejadian tersebut, ratusan nelayan yang

KPK Perlu Serius Menuntut Kerugian Lingkungan dan Kejahatan Korporasi Dari Kasus Nur Alam

Tuntutan kasus Nur Alam memperlihatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum serius menangani kasus korupsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dari materi di persidangan sudah terang, seharusnya KPK menuntut Nur Alam tidak hanya dari suap dan kekayaan yang diterima oleh perusahaan tetapi juga kerugian lingkungan yang menjadi dampak dari penyalahgunaan kewenangan. Perhitungan kerugian lingkungan harus divaluasi secara komprehensif termasuk biaya pemulihan, dan opportunity lost yang terjadi. Dalam tuntutan ini Ahli memang menyebutkan biaya pemulihan tata air dan daerah aliran sungai, tetapi

Perpres Penerapan Prinsip Mengenali “Beneficial Ownership” Momentum Percepatan Pemberantasan Korupsi

Jakarta – Koalisi Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memberikan apresiasi positif atas diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU/PT). Beleid yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 1 Maret 2018 ini mewajibkan setiap korporasi (seperti perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya) untuk menetapkan, melaporkan, dan melakukan pembaharuan ‘Pemilik Manfaat’

Kenaikan harga batubara bisa dorong eksploitasi batubara

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewaspadai kenaikan harga batubara di tahun 2018 yang diyakini masih terus melambung. Kenaikan harga akan mendorong laju eksploitasi batubara secara besar-besaran. Sementara pengawasan dari pemerintah serta kepatuhan pelaku usaha di beberapa daerah masih lemah atau perlu ditingkatkan. Peneliti Tata Kelola Pertambangan PWYP Indonesia, Rizky Ananda menyatakan, pelaku usaha akan memanfaatkan momentum kenaikan harga untuk menggenjot produksi. Peluang ini sangat mungkin, terlebih Kementerian ESDM

Page 1 of 3312345...102030...Last »