Berita/Blog

Menghindar Pungutan Pajak Disebut Kejahatan Moral

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Konsorsium Wartawan Investigasi Internasional (The International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ) membocorkan dokumen Paradise Papers. Isinya terkait para pengusaha dan pejabat negara yang melakukan penghindaran pajak di dunia. Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Maryati Abdullah menegaskan penghindaran pajak adalah kejahatan moral sejati. Karena dari niat saja menurut Maryati sudah menyalahi aturan negara. “Kami menilai itu sebuah kejahatan moral,” ujar Maryati di diskusi Warung Daun, Jakarta, Sabtu (11/11/2017). Menurut Maryati jika konglongmerat berhasil mengindar, maka beban

Orang kaya Indonesia taruh harta di negara surga pajak rugikan kaum papa

Merdeka.com – Konsorsium Wartawan Investigasi Internasional (The International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ) merilis dokumen bertajuk Paradise Papers. Dokumen tersebut berisi investigasi pembongkaran skema penghindaran pajak yang dimainkan oleh miliuner dan perusahaan dengan reputasi global. Beberapa orang Indonesia tercatat dalam dokumen rahasia tersebut diantaranya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah, mengatakan penghindaran pajak dengan menempatkan kekayaan pada

Penghindaran Pajak di Paradise Papers, PWYP: Itu Kejahatan Moral

TEMPO.CO, Jakarta – Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah, menyebutkan praktik penghindaran pajak dengan cara menyembunyikan kekayaan dengan memiliki perusahaan cangkang di tax havens (suaka pajak) merupakan kejahatan moral. “Mereka tidak membayar pajak yang bisa digunakan untuk kepentingan publik,” kata dia dalam diskusi mengenai Paradise Papers di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu, 11 November 2017. Pernyataan Maryati menanggapi dokumen keuangan berisi data pemilik perusahaan cangkang di negara suaka pajak (tax havens) milik firma hukum firma hukum

SIARAN PERS: Global Conference on Beneficial Ownership Transparency

Indonesia sebagai bagian dari masyarat Internasional memiliki komitmen yang tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu wujud komitmen global tersebut adalah dengan memerangi penyalahgunaan peran perusahaan dan perwaliannya sebagai sarana melakukan korupsi serta meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat (Beneficial Owners) dari aktifitas perekonomian. Transparansi Beneficial Ownership (BO) menjadi isu yang sangat strategis dan lintas sektor. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan memperkuat penerimaan negara dari perpajakan

Tambang Nikel Cemari Sultra

KENDARI, KOMPAS — Sejumlah wilayah di Sulawesi Tenggara, terutama di kawasan-kawasan pusat penambangan nikel, kini tercemar. Pencemaran lingkungan itu membuat warga yang menggantungkan hidup dari sektor tradisional, termasuk perikanan, merana. Penambangan nikel di Sultra menjamur sejak sekitar 2008. Saat itu, izin usaha pertambangan (IUP), yang kewenangannya masih berada di tingkat kabupaten/kota banyak diterbitkan. Hingga kini, sesuai data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Sultra, dari total 389 IUP, 196 merupakan IUP nikel yang terdiri dari 188 IUP operasi

KADIN Jakarta Berharap Transparansi Beneficial Ownership Bukan Hanya untuk Pajak

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan pihaknya akan mendukung Pemerintah Indonesia yang berencana menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemilik manfaat yang sebenarnya (Beneficial Ownership), asalkan tidak hanya sebatas untuk mengejar pajak dari korporasi. “Nah, sejauh tujuan itu dalam rangka transparansi, saya rasa dunia usaha pasti mendukung. Tapi jangan sampai alih-alihnya ingin mengejar pajak,” kata Sarman kepada Klik Legal, melalui sambungan telepon, pada Jumat (20/10) di Jakarta. “Saya rasa tidak seperti itu, tetapi bagaimana dunia

Konferensi Global, Sejumlah Lembaga Pertegas Transparansi Beneficial Ownership adalah Isu Sangat Strategis

Indonesia sebagai bagian dari masyarat Internasional memiliki komitmen yang tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu wujud komitmen global tersebut adalah dengan memerangi penyalahgunaan peran perusahaan dan perwaliannya sebagai sarana melakukan korupsi serta meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat (Beneficial Owners) dari aktifitas perekonomian. Dalam siaran pers bersama Bappenas, Kemenko Perekonomian, KPK, EITI dan PWYP yang diterima KlikLegal, disebutkan bahwa transparansi Beneficial Ownership (BO) menjadi isu yang sangat strategis dan lintas sektor.

Kementerian ESDM Tolak Investor Tambang ‘Bayangan’

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan akan menolak seluruh rencana investasi sektor pertambangan apabila beneficial ownership (penerima manfaat) yang diajukan tak jelas. Isyarat penolakan tersebut akan diatur dalam ketentuan terkait beneficial ownership berbentuk Peraturan Presiden yang akan terbit akhir tahun ini. Diharapkan, aturan main ini dapat mempermudah investasi sektor ESDM. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan, pemerintah berhak menolak rencana investasi dari perusahaan. “Kami tidak menerima beneficial ownership yang tak jelas,” ujarnya mengutip siaran pers,

Bappenas Tekankan Pentingnya Transparansi Beneficial Ownership Investasi

INDUSTRY.co.id – Jakarta- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya transaparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau ‘beneficial ownership’ bagi perkembangan investasi. “Transparansi beneficial ownership sangat erat kaitannya dengan investasi. Kepercayaan investor terhadap pasar finansial sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat, yang memberikan transparansi terkait beneficial ownership dan struktur kontrol dari suatu perusahaan terbuka,” ujar Bambang dalam Global Conference on Beneficial Ownership di Jakarta, Senin (23/10/2017) Bambang menuturkan, pentingnya transparansi tidak hanya untuk perusahaan terbuka, tetapi juga

Pemerintah Tegaskan Komitmen Perangi Penyalahgunaan Beneficial Ownership

Pemerintah menegaskan komitmen untuk mencegah dan memberantas korupsi serta upaya tindak pidana pencucian uang dengan memerangi penyalahgunaan kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau beneficial ownership. “Salah satu wujud komitmen tersebut adalah dengan memerangi penyalahgunaan peran perusahaan dan perwaliannya sebagai sarana melakukan korupsi serta meningkatkan transparansi beneficial ownership dari aktivitas perekonomian,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, dalam Global Conference on Beneficial Ownership di Jakarta, Senin (23/10). Bambang menuturkan, transparansi beneficial ownership menjadi isu yang sangat strategis dan lintas

Page 1 of 3212345...102030...Last »