Berita/Blog

Tagih Nawacita Berkelanjutan, Pengendalian Produksi Batubara Mutlak Diperlukan!

Jakarta – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengingatkan pemerintah untuk konsisten menggunakan rencana pembangunan nasional, kebijakan energi, serta agenda pengendalian perubahan iklim sebagai pertimbangan dalam melakukan evaluasi Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan mineral dan batubara (minerba) tahun 2019 yang disampaikan oleh pemegang kontrak dan izin usaha pertambangan (IUP). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral

CATATAN KRITIS KOALISI MASYARAKAT SIPIL ATAS RAPBN 2019

Berdasarkan catatan koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN (Fitra, PWYP Indonesia, INFID, dan Prakarsa) terdapat sejumlah persoalan kritis terkait dengan Rancangan APBN 2019 yakni: 1) yakni menyangkut upaya pemerintah dalam memobilisasi sumber-sumber pendapatan negara dan optimalisasi pajak; 2) aspek belanja negara dan capaiannya terhadap SDG’s; 3) upaya pemerintah dalam mengalokasikan belanja negara untuk mendorong peningkatan belanja publik (kesehatan) yang berkualitas; 4) isu lingkungan dan energi.

Perempuan-Perempuan di Sekitar Tambang Batu Bara Sawahlunto

*Ikhtisar hasil penelitian WALHI Sumatera Barat terhadap perempuan-perempuan pemulung batu bara di Sawahlunto Perempuan masih menjadi ‘kelas kedua’ dalam pengelolaan tambang batu bara di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Walaupun mempunyai garis matrilineal, di mana sistem kekerabatan berdasarkan garis Ibu, ini tidak serta merta membuat perempuan berdaya, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah ulayat. Tambang batu bara mulai beroperasi di Sawah Lunto pada masa kolonial Belanda, sejak tahun 1892, setelah penemuan cadangan batu bara sebesar 200 juta ton oleh

Dilema Ekspor Batu Bara: Antara Target Devisa dan Perjanjian Paris

Pemerintah dinilai sedang dilema antara memperbaiki kondisi makro ekonomi yang tertekan atau berkomitmen dengan Perjanjian Paris. tirto.id – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menaikkan target produksi batu bara sebesar 21,9 juta ton atau dari 485 juta ton menjadi 506,9 juta ton pada 2018. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah meningkatkan cadangan devisa saat rupiah terdepresiasi hingga mencapai Rp15.000 lebih per dolar AS. Hal itu ditegaskan Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Ditjen Mineral dan Batu Bara

LSM Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Bisnis Batu Bara

Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga swadaya masyarakat Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan di seluruh aspek bisnis batu bara, baik lini produksi, ekspor, maupun kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik (Domestik Market Obligation/DMO). Koordinator PWYP Maryati Abdullah menyebutkan tak kalah penting, pengawasan juga mencakup penelusuran (tracebility) komoditas batu bara. “Tracebility itu harus mengetahui asal barang, siapa penambangnya, siapa yang berdagang dan menyuplai ke mana saja. Harus ada sertifikasi,” ujar Maryati dalam diskusi ‘Strategis Pengelolaan Batu Bara Nasional’ di

Perbedaan Data Ekspor Batu Bara Buka Celah Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan adanya perbedaan data ekspor batu bara antarkementerian dalam beberapa tahun terakhir. Perbedaan data ini membuka celah adanya korupsi di sektor tambang. Koordinator Divisi Riset ICW Firdaus Ilyas mengatakan selama 2006 hingga 2016, pemerintah tidak memiliki data ekspor batu bara yang sama. Sebagai contoh, dalam periode tersebut, catatan Kementerian Perdagangan menyebutkan ekspor batu bara 3.421,6 juta ton. Namun, menurut Kementerian ESDM volume ekspor batu bara Indonesia periode yang sama sebesar 2.902,1 juta ton. Tak hanya antarkementerian,

Indonesia hadapi tantangan dan dilema di sektor batubara

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Produksi dan penjualan batubara terjepit sejumlah dilema. Di satu sisi terganjal persoalan lingkungan dan ketersediaan yang berkelanjutan, di sisi lain sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan penerimaan negara. Dari sisi ketersediaan, berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tahun 2016, cadangan batubara tinggal 28,45 miliar ton. Meski setelah dilakukan rekonsiliasi data cadangan bertambah menjadi sekitar 37 miliar ton, namun jumlah tersebut masih terbilang kecil. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Bappenas

Dari Pertemuan IMF-WB, Pemerintah Diminta Kendalikan Defisit Fiskal Minyak dan Tingkatkan Perbaikan Struktur Ekonomi Yang Bebas Korupsi

Untuk diberitakan pada 14 Oktober 2018 (Pukul. 16.00 WIB) dan setelahnya. Rangkaian pertemuan tahunan IMF-World Bank telah usai digelar dalam minggu ini. Selama pertemuan berlangsung, kurang lebih terdapat 8 isu yang menjadi topik bahasan utama, antara lain mengenai ekonomi digital, urbanisasi, pembangunan manusia, pembiayaan risiko bencana, perubahan iklim, infrastruktur, keuangan internasional, serta keuangan syariah. Topik-topik tersebut selain dibahas melalui pertemuan negara-negara anggota, juga dibahas dalam diskusi dan seminarseminar yang berlangsung selama 7 hari ini di kawasan terpadu Nusa Dua, Bali.

Kasus PLTU Riau-1, KPK Harus Serius Usut Keterlibatan Parpol dan Korporasi

JAKARTA – Masyarakat sipil mendesak pengusutan kasus dugaan korupsi PLTU Riau-1 lebih luas dan tidak berhenti pada elit parpol saja, namun juga melihat keterlibatan entitas partai politik dan korporasi yang menjadi bagian dari tindak pidana tersebut. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai kasus PLTU Riau-1 mengindikasikan bagaimana proyek listrik yang merupakan proyek strategis negara masih dijadikan “sapi perah” untuk kepentingan tertentu. “Hal ini diperkuat dengan indikasi aliran dana Johannes ke Munaslub Golkar di tahun 2017, yang mana Eni sendiri menjabat sebagai