Liputan Media

Budi Gunadi Diharapkan Percepat Pembentukan Holding Pertambangan

JAKARTA – Menteri BUMN Rini Soemarno mengangkat Budi Gunadi Sadikin menjadi Dirut PT PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) (Persero) menggantikan dirut sebelumnya Winardi Sunoto. Penyerahan surat keputusan pengangkatan Budi Gunadi Sadikin dilakukan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (14/9). Budi Gunadi Sadikin diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan Budi merupakan bagian dari pembentukan holding BUMN Pertambangan. Pasalnya Inalum bakal menjadi induk holding tersebut. Pembentukan holding ini antara lain guna mencaplok 51% saham PT Freeport Indonesia

Publik Menanti Dokumen Hukum Hasil Negosiasi Pemerintah-Freeport

Setelah Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan telah tercapainya kesepakatan negosiasi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI), saat ini publik masih menunggu dituangkannya butir-butir kesepakatan tersebut ke dalam sebuah dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, keberadaan Freeport di Indonesia setelah ini akan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menggantikan Kontrak Karya (KK). “Ketika freeport menyatakan sepakat divestasi 51% dan ketika pemerintah menyatakan berhasil menaklukkan freeport, itu hanya dalam konteks pernyataan-pernyataan yang belum ada

Ada Kekhawatiran Dana Divestasi Dipakai Bangun Smelter

JAKARTA – Peneliti Publish What You Pay Indonesia, Maryati Abdullah khawatir akan poin-poin kesepakatan pemerintah dengan Freeport Indonesia. Kekhawatiran itu soal dana divestasi pemerintah yang bakal dipakai membangun smelter. “Saya berharap Freeport tidak menunggu divestasi dulu kemudian membangun smelter. Itu sama saja pemerintah yang membangun smelter. Padahal pemerintah mencari uang membiayai milik tambang sendiri,” ujaranya saat menjadi pembicara diskusi di Universitas Pancasila Jakarta, Kamis (14/9/2017). Maryati mengatakan, bila dihitung, nilai divestasi cukup besar. Dengan asumsi nilai saham sisa divestasi 41,63

Perlu Tindak Lanjut Hasil Audit BPK soal Freeport

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diingatkan kembali soal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap PT Freeport Indonesia yang hingga kini belum ada kejelasan tindak lanjut. Hasil audit itu bisa dipertimbangkan sebagai bahan negosiasi dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Manajer Advokasi pada Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho mengatakan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dampak lingkungan dari operasi Freeport di Papua, termasuk soal keuangan, tak bisa diabaikan. Itu karena audit tersebut dilakukan resmi negara. ”Pemerintah sebaiknya

Ketika Freeport Sepakat Divestasi 51% Saham, Bagaimana soal Lingkungan dan Orang Papua?

Setelah melalui beberapa kali pertemuan, pemerintah Indonesia dan perusahaan tambang PT. Freeport Indonesia capai kesepakatan divestasi saham paling sedikit 51%. Perundingan ditempuh setelah keduanya berselisih pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No 1/2017 soal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara perubahan peraturan pemerintah Nomor 23/2010. Dalam Pasal 97 dinyatakan pemegang izin usaha produksi (IUP) dan izin usaha produksi khusus (IUPK) dalam penanaman modal asing, setelah lima tahun sejak produksi divestasi bertahap, hingga pada tahun ke-10 paling sedikit 51% saham dimiliki

Saham Freeport dan Jawaban ‘Kepo’ ala Menteri Jonan

Jakarta, CNN Indonesia — Ignasius Jonan tampak tenang menjelaskan soal kepemilikan saham PT Freeport Indonesia pada suatu siang akhir Agustus lalu. Namun, jawaban itu belum menjawab pertanyaan: bagaimana cara pemerintah mengendalikan saham perusahaan tambang raksasa itu nanti? “Ini akan dibicarakan terpisah, karena ini mekanisme internal pemerintah,” kata Jonan di Kementerian ESDM. “Jadi kepo-nya nanti aja dulu.” Siang itu dia tak sendirian. Di sebelahnya ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Chief Executive Officer (CEO) Freeport-McMoran Richard Adkerson. Pemerintah melalui Kementerian

KPK Temukan 73.811 Hektare Hutan jadi Tambang Batu Bara

Jakarta, CNN Indonesia — Hasil koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan peningkatan penggunaan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung di lima provinsi sepanjang 2014—2017 menjadi konsesi batu bara. Lima provinsi yang dimaksud adalah Papua Barat dan Jambi untuk masing-masing kawasan hutan konservasi. Sedangkan lainnya adalah Papua, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan untuk hutan lindung. Koordinasi dan supervisi di sektor ini merupakan upaya KPK untuk pencegahan tindak pidana korupsi dan pengembalian uang negara secara maksimal. Dalam rapor terbaru Laporan

Negara Rugi Rp 9 Triliun, KPK Telusuri Dugaan Korupsi Ekspor Batubara

KPK memperkirakan potensi kerugian negara bisa mencapai US$ 677 juta atau sekitar Rp 9,02 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan tindak korupsi dari kegiatan ekspor batubara yang terjadi 2015 lalu. Penyebabnya adalah adanya selisih volume ekspor batubara antara Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai yang bisa menimbulkan potensi kerugian negara. Ketua Tim Pencegahan Korupsi Sumber Daya Alam KPK Dian Patria mengatakan pada 2015 lalu, Bea Cukai mencatat ekspor batubara hanya 390 juta ton. Sementara data Kementerian Perdagangan hanya 349

Alokasi Dana Migas Diperlukan

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia perlu mengalokasikan dana minyak dan gas untuk membiayai eksplorasi penemuan cadangan baru. Dana itu bisa juga dialokasikan untuk belanja infrastruktur sektor migas, termasuk pengembangan energi terbarukan. Publish What You Pay Indonesia, sebuah koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas sumber daya ekstraktif, mendukung pengalokasian dana minyak dan gas bumi (migas) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dana tersebut dibutuhkan, salah satunya, untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Ketua Divisi

Belajar dari Carut Marut Tata Kelola Tambang Batu Bara

Kekacauan dalam pemberian izin tambang telah menimbulkan beragam dampak buruk, seperti izin bermasalah, tumpang tindih pemanfaatan lahan, kerusakan lingkungan hingga penghindaran pajak. Bagaikan pedang bermata dua, kebijakan otonomi daerah mulai 2001 telah membawa berkah, sekaligus bencana. Di satu sisi, euforia otonomi daerah yang merebak pada era reformasi tersebut telah memberi dampak positif, seperti berlomba mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan kemandirian dalam mengelola perekonomian dan membangun daerah masing-masing. Namun, di sisi lain, euforia otonomi daerah justru mendatangkan bencana bagi pengelolaan batu

Page 1 of 2312345...1020...Last »