Liputan Media

Konsumsi energi Indonesia tumbuh 4 persen tiap tahun, ini faktanya

Merdeka.com – Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah, menyampaikan beberapa fakta terkait perkembangan sektor energi Indonesia paska reformasi 1998. Pihaknya mencatat konsumsi Energi Indonesia Meningkat 2 Kali Lipat Sejak 1998 yakni dari 84,66 MTOE menjadi 175,04 MTOE. “Pertumbuhan konsumsi energi Indonesia rata-rata mencapai 4 persen per tahunnya. Peningkatan ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga didorong oleh pertumbuhan penduduk di Indonesia,” ungkapnya dalam diskusi di Bakoel Koffie, Jakarta, Sabtu (26/5). Bahan bakar fosil pun masih

Indef Minta Pemerintah Tak Bebani BUMN Energi

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati menyoroti kebijakan pemerintah untuk tidak menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dia meminta agar Pemerintah tidak membebani BUMN energi, seperti PT Pertamina dengan cara meminta agar harga BBM tak naik, di tengah kenaikan harga minyak dunia. “Perlakuan hari ini terhadap BUMN energi. Bagaimana mungkin Pertamina mendapatkan penugasan BBM satu harga semua biaya menanggung Pertamina. Hari ini, harga minyak mentah naik lebih USD 80 per barel,

Kenaikan harga batubara bisa dorong eksploitasi batubara

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewaspadai kenaikan harga batubara di tahun 2018 yang diyakini masih terus melambung. Kenaikan harga akan mendorong laju eksploitasi batubara secara besar-besaran. Sementara pengawasan dari pemerintah serta kepatuhan pelaku usaha di beberapa daerah masih lemah atau perlu ditingkatkan. Peneliti Tata Kelola Pertambangan PWYP Indonesia, Rizky Ananda menyatakan, pelaku usaha akan memanfaatkan momentum kenaikan harga untuk menggenjot produksi. Peluang ini sangat mungkin, terlebih Kementerian ESDM

5.000 Perusahaan Pertambangan Menunggak Setoran Reklamasi

TEMPO.CO, Jakarta – Publish What You Pay Indonesia mendesak pemerintah segera menindak perusahaan pertambangan yang tidak mau menyetor dana jaminan reklamasi dan pemulihan tambang. PWYP mencatat, per Januari 2018, sekitar 5.000 pemegang izin usaha pertambangan tidak kunjung menyetor dana pascatambang. “Perusahaan yang secara prosedur menyalahi regulasi dan standar kegiatan pertambangan masih saja dibiarkan leluasa menjalankan kegiatan operasinya. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi,” tutur Manajer Advokasi dan Jaringan PWYP Indonesia Aryanto Nugroho, di Jakarta, kemarin. Setoran pemulihan tambang adalah

Waspadai Tahun Politik 2018 Transparansi dan Pengawasan Transaksi Sektor Energi Harus Ditingkatkan

JAKARTA, KOMPAS — Pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral pada 2018 yang dipandang sebagai tahun politik patut diwaspadai. Diharapkan pada tahun itu tidak ada celah yang akan menguntungkan para pemburu rente. Selain itu, moratorium izin pertambangan perlu diterapkan. Demikian pandangan yang mengemuka dalam diskusi akhir tahun tentang evaluasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), Jumat (22/12), di Jakarta. Narasumber diskusi adalah Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Maryati Abdullah, Manajer Advokasi dan Jaringan PWYP Indonesia Aryanto

Kebijakan hilirisasi Jokowi dinilai bertentangan dengan UU Minerba

Merdeka.com – Manager Advokasi dan Jaringan PWYP Indonesia Aryanto Nugroho mengatakan, selama ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim bahwa kebijakan hilirisasi merupakan salah satu keberhasilan kerja di pemerintahan Jokowi-JK Padahal dia menilai kebijakan itu bukan suatu keberhasilan melainkan kegagalan di dalam pemerintahan. Sebab hilirisasi bertentangan dengan Undang-undang Minerba. “Kementerian ESDM khususnya Minerba selalu mengatakan salah satu keberhasilan capaian kinerja dari sektor mineral adalah adanya paket kebijakan soal hilirisasi. Tapi bagi kami kelompok masyarakat sipil itu bukan merupakan

Sektor Tambang Bermasalah: Pemerintah Janjikan Persoalan Tata Kelola Tuntas Bulan Ini

JAKARTA, KOMPAS — Tata kelola sektor pertambangan masih menyisakan sejumlah persoalan. Di satu sisi, kualitas penataan oleh pemerintah kian membaik. Tahun ini, ada sekitar 2.500 izin usaha pertambangan yang dibekukan pemerintah karena tak memenuhi unsur kepatuhan. Dalam laporan berjudul ”Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara” yang dipublikasikan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Kamis (7/12), di Jakarta, terungkap ada wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan konservasi seluas 6,3 juta hektar. Selain itu, terdapat tumpang-tindih antara konsesi kontrak (kontrak

Menghindar Pungutan Pajak Disebut Kejahatan Moral

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Konsorsium Wartawan Investigasi Internasional (The International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ) membocorkan dokumen Paradise Papers. Isinya terkait para pengusaha dan pejabat negara yang melakukan penghindaran pajak di dunia. Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Maryati Abdullah menegaskan penghindaran pajak adalah kejahatan moral sejati. Karena dari niat saja menurut Maryati sudah menyalahi aturan negara. “Kami menilai itu sebuah kejahatan moral,” ujar Maryati di diskusi Warung Daun, Jakarta, Sabtu (11/11/2017). Menurut Maryati jika konglongmerat berhasil mengindar, maka beban

Orang kaya Indonesia taruh harta di negara surga pajak rugikan kaum papa

Merdeka.com – Konsorsium Wartawan Investigasi Internasional (The International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ) merilis dokumen bertajuk Paradise Papers. Dokumen tersebut berisi investigasi pembongkaran skema penghindaran pajak yang dimainkan oleh miliuner dan perusahaan dengan reputasi global. Beberapa orang Indonesia tercatat dalam dokumen rahasia tersebut diantaranya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah, mengatakan penghindaran pajak dengan menempatkan kekayaan pada

Penghindaran Pajak di Paradise Papers, PWYP: Itu Kejahatan Moral

TEMPO.CO, Jakarta – Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah, menyebutkan praktik penghindaran pajak dengan cara menyembunyikan kekayaan dengan memiliki perusahaan cangkang di tax havens (suaka pajak) merupakan kejahatan moral. “Mereka tidak membayar pajak yang bisa digunakan untuk kepentingan publik,” kata dia dalam diskusi mengenai Paradise Papers di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu, 11 November 2017. Pernyataan Maryati menanggapi dokumen keuangan berisi data pemilik perusahaan cangkang di negara suaka pajak (tax havens) milik firma hukum firma hukum

Page 1 of 2512345...1020...Last »