Liputan Media

Dilema Ekspor Batu Bara: Antara Target Devisa dan Perjanjian Paris

Pemerintah dinilai sedang dilema antara memperbaiki kondisi makro ekonomi yang tertekan atau berkomitmen dengan Perjanjian Paris. tirto.id – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menaikkan target produksi batu bara sebesar 21,9 juta ton atau dari 485 juta ton menjadi 506,9 juta ton pada 2018. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah meningkatkan cadangan devisa saat rupiah terdepresiasi hingga mencapai Rp15.000 lebih per dolar AS. Hal itu ditegaskan Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Ditjen Mineral dan Batu Bara

LSM Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Bisnis Batu Bara

Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga swadaya masyarakat Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan di seluruh aspek bisnis batu bara, baik lini produksi, ekspor, maupun kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik (Domestik Market Obligation/DMO). Koordinator PWYP Maryati Abdullah menyebutkan tak kalah penting, pengawasan juga mencakup penelusuran (tracebility) komoditas batu bara. “Tracebility itu harus mengetahui asal barang, siapa penambangnya, siapa yang berdagang dan menyuplai ke mana saja. Harus ada sertifikasi,” ujar Maryati dalam diskusi ‘Strategis Pengelolaan Batu Bara Nasional’ di

Perbedaan Data Ekspor Batu Bara Buka Celah Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan adanya perbedaan data ekspor batu bara antarkementerian dalam beberapa tahun terakhir. Perbedaan data ini membuka celah adanya korupsi di sektor tambang. Koordinator Divisi Riset ICW Firdaus Ilyas mengatakan selama 2006 hingga 2016, pemerintah tidak memiliki data ekspor batu bara yang sama. Sebagai contoh, dalam periode tersebut, catatan Kementerian Perdagangan menyebutkan ekspor batu bara 3.421,6 juta ton. Namun, menurut Kementerian ESDM volume ekspor batu bara Indonesia periode yang sama sebesar 2.902,1 juta ton. Tak hanya antarkementerian,

Indonesia hadapi tantangan dan dilema di sektor batubara

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Produksi dan penjualan batubara terjepit sejumlah dilema. Di satu sisi terganjal persoalan lingkungan dan ketersediaan yang berkelanjutan, di sisi lain sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan penerimaan negara. Dari sisi ketersediaan, berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tahun 2016, cadangan batubara tinggal 28,45 miliar ton. Meski setelah dilakukan rekonsiliasi data cadangan bertambah menjadi sekitar 37 miliar ton, namun jumlah tersebut masih terbilang kecil. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Bappenas

Konsumsi energi Indonesia tumbuh 4 persen tiap tahun, ini faktanya

Merdeka.com – Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah, menyampaikan beberapa fakta terkait perkembangan sektor energi Indonesia paska reformasi 1998. Pihaknya mencatat konsumsi Energi Indonesia Meningkat 2 Kali Lipat Sejak 1998 yakni dari 84,66 MTOE menjadi 175,04 MTOE. “Pertumbuhan konsumsi energi Indonesia rata-rata mencapai 4 persen per tahunnya. Peningkatan ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga didorong oleh pertumbuhan penduduk di Indonesia,” ungkapnya dalam diskusi di Bakoel Koffie, Jakarta, Sabtu (26/5). Bahan bakar fosil pun masih

Indef Minta Pemerintah Tak Bebani BUMN Energi

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati menyoroti kebijakan pemerintah untuk tidak menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dia meminta agar Pemerintah tidak membebani BUMN energi, seperti PT Pertamina dengan cara meminta agar harga BBM tak naik, di tengah kenaikan harga minyak dunia. “Perlakuan hari ini terhadap BUMN energi. Bagaimana mungkin Pertamina mendapatkan penugasan BBM satu harga semua biaya menanggung Pertamina. Hari ini, harga minyak mentah naik lebih USD 80 per barel,

Kenaikan harga batubara bisa dorong eksploitasi batubara

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewaspadai kenaikan harga batubara di tahun 2018 yang diyakini masih terus melambung. Kenaikan harga akan mendorong laju eksploitasi batubara secara besar-besaran. Sementara pengawasan dari pemerintah serta kepatuhan pelaku usaha di beberapa daerah masih lemah atau perlu ditingkatkan. Peneliti Tata Kelola Pertambangan PWYP Indonesia, Rizky Ananda menyatakan, pelaku usaha akan memanfaatkan momentum kenaikan harga untuk menggenjot produksi. Peluang ini sangat mungkin, terlebih Kementerian ESDM

5.000 Perusahaan Pertambangan Menunggak Setoran Reklamasi

TEMPO.CO, Jakarta – Publish What You Pay Indonesia mendesak pemerintah segera menindak perusahaan pertambangan yang tidak mau menyetor dana jaminan reklamasi dan pemulihan tambang. PWYP mencatat, per Januari 2018, sekitar 5.000 pemegang izin usaha pertambangan tidak kunjung menyetor dana pascatambang. “Perusahaan yang secara prosedur menyalahi regulasi dan standar kegiatan pertambangan masih saja dibiarkan leluasa menjalankan kegiatan operasinya. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi,” tutur Manajer Advokasi dan Jaringan PWYP Indonesia Aryanto Nugroho, di Jakarta, kemarin. Setoran pemulihan tambang adalah

Waspadai Tahun Politik 2018 Transparansi dan Pengawasan Transaksi Sektor Energi Harus Ditingkatkan

JAKARTA, KOMPAS — Pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral pada 2018 yang dipandang sebagai tahun politik patut diwaspadai. Diharapkan pada tahun itu tidak ada celah yang akan menguntungkan para pemburu rente. Selain itu, moratorium izin pertambangan perlu diterapkan. Demikian pandangan yang mengemuka dalam diskusi akhir tahun tentang evaluasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), Jumat (22/12), di Jakarta. Narasumber diskusi adalah Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Maryati Abdullah, Manajer Advokasi dan Jaringan PWYP Indonesia Aryanto

Kebijakan hilirisasi Jokowi dinilai bertentangan dengan UU Minerba

Merdeka.com – Manager Advokasi dan Jaringan PWYP Indonesia Aryanto Nugroho mengatakan, selama ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim bahwa kebijakan hilirisasi merupakan salah satu keberhasilan kerja di pemerintahan Jokowi-JK Padahal dia menilai kebijakan itu bukan suatu keberhasilan melainkan kegagalan di dalam pemerintahan. Sebab hilirisasi bertentangan dengan Undang-undang Minerba. “Kementerian ESDM khususnya Minerba selalu mengatakan salah satu keberhasilan capaian kinerja dari sektor mineral adalah adanya paket kebijakan soal hilirisasi. Tapi bagi kami kelompok masyarakat sipil itu bukan merupakan