Siaran Pers

Siaran Pers: Masyarakat Sipil Desak Penanganan Pengeboran Ilegal di Sumur Tua Dilakukan Komprehensif

Siaran Pers Koalisi PWYP Indonesia Untuk diberitakan pada 27 April 2018 dan setelahnya Masyarakat Sipil Desak Penanganan Pengeboran Ilegal di Sumur Tua Dilakukan Komprehensif Insiden kebakaran sumur migas di Desa Pasir Putih, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur merupakan kejadian serius yang akibatkan korban 21 orang meninggal dan 40 orang lainnya. Insiden ini bermula dari ledakan yang terjadi pada (25/4) dini hari pada aktivitas pengeboran sumur minyak tua yang memicu kebakaran besar. Pengeboran sumur minyak tersebut diduga merupakan aktivitas liar yang berlokasi

Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan: Dorong Penyelidikan Lebih Lanjut dan Ganti Rugi bagi Korban dan Masyarakat Terdampak

SIARAN PERS Peristiwa tumpahan minyak di teluk Balikpapan yang terjadi pada (31/3) Sabtu kemarin merupakan persoalan serius yang memerlukan penanggulangan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik. Pasalnya, tumpahan minyak tersebut ditengarai menyulut kebakaran kapal speed MV. Ever Judger berbendera Panama dengan muatan batubara. Meski seluruh awak yang berkewarganegaan Tiongkok ini dapat diselamatkan, namun terdapat 5 korban jiwa yang merupakan nelayan dan masyarakat yang sedang berada di sekitar perairan dan kapal yang terbakar tersebut. Sejak kejadian tersebut, ratusan nelayan yang

KPK Perlu Serius Menuntut Kerugian Lingkungan dan Kejahatan Korporasi Dari Kasus Nur Alam

Tuntutan kasus Nur Alam memperlihatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum serius menangani kasus korupsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dari materi di persidangan sudah terang, seharusnya KPK menuntut Nur Alam tidak hanya dari suap dan kekayaan yang diterima oleh perusahaan tetapi juga kerugian lingkungan yang menjadi dampak dari penyalahgunaan kewenangan. Perhitungan kerugian lingkungan harus divaluasi secara komprehensif termasuk biaya pemulihan, dan opportunity lost yang terjadi. Dalam tuntutan ini Ahli memang menyebutkan biaya pemulihan tata air dan daerah aliran sungai, tetapi

Perpres Penerapan Prinsip Mengenali “Beneficial Ownership” Momentum Percepatan Pemberantasan Korupsi

Jakarta – Koalisi Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memberikan apresiasi positif atas diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU/PT). Beleid yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 1 Maret 2018 ini mewajibkan setiap korporasi (seperti perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya) untuk menetapkan, melaporkan, dan melakukan pembaharuan ‘Pemilik Manfaat’

Siaran Pers: Waspadai Kenaikan Harga Batubara

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewaspadai kenaikan harga batubara di tahun 2018 yang diyakini masih terus melambung. Kenaikan harga akan mendorong laju eksploitasi batubara secara besar-besaran, sementara pengawasan dari pemerintah serta kepatuhan pelaku usaha di beberapa daerah masih lemah atau perlu ditingkatkan. Peneliti Tata Kelola Pertambangan PWYP Indonesia, Rizky Ananda, menyatakan pelaku usaha akan memanfaatkan momentum kenaikan harga untuk menggenjot produksi. Peluang ini sangat mungkin, terlebih Kementerian ESDM telah menargetkan untuk

Siaran Pers: PWYP Indonesia Desak Pemerintah Beri Sanksi Tegas Pemegang IUP yang Tidak Tempatkan Dana Jaminan Reklamasi Dan Pascatambang

Siaran Pers No: 155/Ex-J/PR/Koord/I/2018   Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk berikan sanksi tegas terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum menempatkan jaminan reklamasi (jamrek) dan jaminan pascatambang. Hal tersebut dikarenakan tingkat kepatuhan penempatan dana jamrek dan jaminan pascatambang pemegang IUP masih sangat rendah. Hingga awal tahun 2018, persentase pemegang IUP yang menempatkan dana tersebut hanya 50% dari total keseluruhan IUP yang ada atau hampir 5000 IUP yang tetap beroperasi tanpa memenuhi kewajiban mereka. Mengacu pada

SIARAN PERS: Global Conference on Beneficial Ownership Transparency

Indonesia sebagai bagian dari masyarat Internasional memiliki komitmen yang tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu wujud komitmen global tersebut adalah dengan memerangi penyalahgunaan peran perusahaan dan perwaliannya sebagai sarana melakukan korupsi serta meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat (Beneficial Owners) dari aktifitas perekonomian. Transparansi Beneficial Ownership (BO) menjadi isu yang sangat strategis dan lintas sektor. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan memperkuat penerimaan negara dari perpajakan

Siaran Pers: Pemerintah Wajib Patuhi Kebijakan Pembatasan dan Menurunkan Produksi Batubara

JAKARTA – Kementerian ESDM dituntut serius untuk mengimplementasikan kebijakan pembatasan produksi batubara di tahun 2019 menjadi 400 juta ton. Pembatasan produksi batubara merupakan mandat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional, Merah Johansyah Ismail mengatakan, pihaknya meragukan komitmen pemerintah apalagi setelah adanya surat kepada Kementerian PPN/Bappenas dari Kementerian ESDM yang menyebutkan untuk rencana produksi di 2017 mencapai 477,91 juta ton atau lebih tinggi 64,9 juta ton dari data

Siaran Pers: Peluncuran Laporan Penataan Izin Batubara dalam Korsup KPK

Laporan: Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kordinasi dan Superivisi Sektor Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) yang dimulai sejak 2014-2017. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan terhadap aspek penertiban izin khususnya untuk skema Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara sekaligus capaiannya. Terdapat sejumlah temuan penting dari laporan ini yang bertujuan untuk mengurai benang kusut tata

Page 1 of 712345...Last »