Publikasi

Open Data Kontrak bagi Daerah Kaya Migas

Kabupaten Bojonegoro menjadi contoh baik pemerintah daerah yang terbuka (open government). Keterbukaan ini juga menjadikan kontrak-kontrak di Pemkab Bojonegoro menjadi terbuka bagi publik. Di sektor ekstraktif, data-data kontrak terkait perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelaporan pun menjadi dibuka di publik. Presentasi ini disampaikan oleh Bupati Bojonegoro, Drs. Suyoto, M.Si dalam PWYP Knowledge Forum, 3 Maret 2017.

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam

Pemerintah Indonesia telah menetapkan strategi pemberantasan korupsi melalui penetapan Peraturan Presiden no. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014. Hal ini diatur lebih rinci dalam Instruksi Presiden no 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016/2017. Berikut adalah stranas PPK yang berkaitan dengan sektor sumber daya alam.

Kertas Posisi: Korupsi Masih Subur, Hutan Sumatera Makin Hancur

Sudah sejauh manakah kinerja pemberantasan korupsi di sektor hutan dan kebun? Kertas posisi ini disusun oleh koalisi masyarakat sipil di Sumatera yang fokus pada tata kelola sektor kehutanan dan perkebunan dalam rangkaian kegiatan Indonesia Anti Corruption Forum ke 5 di Riau (22-23 Nov 2016). Kertas posisi ini merangkum sejumlah rekomendasi bagi pemerintah untuk perbaikan kinerja pemberantasan korupsi di sektor hutan dan kebun.

Korban Anak Meninggal di Lubang Tambang

Korban Anak Meninggal di Lubang Tambang, Mau Dibiarkan Sampai Kapan? Saat ini, sudah 26 anak meninggal dunia karena tenggelam di lubang bekas tambang. Pasalnya, lubang-lubang tambang ini lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga bahkan ada yang hanya 200 m dari pemukiman.

Usulan Masyarakat Sipil atas Revisi UU Migas

Presentasi ini disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia dalam diskusi dan temu media PWYP Indonesia 21 November 2016 berjudul “Krisis Energi, Mafia Migas, dan Revisi UU Migas”, di Bakoel Koffie (21/11). Diskusi ini dalam rangka mendesak DPR untuk segera menyelesaikan RUU Migas. Narasumber lain yang hadir dalam diskusi yaitu: Fahmy Radhi, Akademisi UGM; Andang Bachtiar, Dewan Energi Nasional dan Sulastio, Ketua IPC.

Page 1 of 1212345...10...Last »