Publikasi

KPK dan Upaya Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia

  Di tengah berbagai upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK telah berperan besar dalam penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia. Di bawah Koordinasi dan Supervisi KPK, 776 izin batubara telah berhasil dicabut/diakhiri. Hasilnya, 3,56 juta hektar lahan berhasil dikembalikan ke Negara. Angka ini bahkan lebih besar dari 5 kali luas Provinsi DKI Jakarta. Izin batubara di hutan lindung dan konservasi juga berhasil ditertibkan. 82.000 hektar hutan konservasi berhasil dilindungi. 12.000 hektar hutan lindung berhasil diselamatkan. KPK bukan hanya tentang Operasi

Masyarakat Adat di Tengah Kepungan Industri Ekstraktif

cover-buku

Masyarakat adat, terutama yang bermukim di sekitar hutan dan wilayah pedalaman, kerapkali menerima dampak secara langsung dari kegiatan industri ekstraktif, terutama dari segi sosial dan dampak lingkungan. Tidak jarang kebutuhan dan aktivitas industri ekstraktif, baik pertambangan maupun perkebunan dan hutan tanaman industri telah menggeser bahkan mengurangi ruang kelola masyarakat tempatan. Buku “Masyarakat Adat di Tengah Kepungan Industri Ekstraktif” hadir untuk menggambarkan potret salah satu masyarakat adat di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yakni Masyarakat Adat Dayak Tobak dalam memperjuangkan hak-haknya di

Diskusi Publik: Perbaikan Tata Kelola Batubara di Indonesia

  Sejak tahun 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan pemangku kepentingan lain seperti, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Pemerintah Daerah di 31 Provinsi, dan termasuk unsur masyarakat sipil terlibat dalam jalannya Koordinasi dan Supervisi Minerba. Salah satu fokus utama dari korsup adalah pembenahan di sektor hulu, yang menemukan masih banyaknya tumpang tindih izin dan ketidakpatuhan pemilik izin terhadap sejumlah kewajiban yang telah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Karena itu, diperlukan kesungguhan dan konsistensi berbagai pihak untuk membenahi tata kelola batubara, agar

Open Data Kontrak bagi Daerah Kaya Migas

Kabupaten Bojonegoro menjadi contoh baik pemerintah daerah yang terbuka (open government). Keterbukaan ini juga menjadikan kontrak-kontrak di Pemkab Bojonegoro menjadi terbuka bagi publik. Di sektor ekstraktif, data-data kontrak terkait perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelaporan pun menjadi dibuka di publik. Presentasi ini disampaikan oleh Bupati Bojonegoro, Drs. Suyoto, M.Si dalam PWYP Knowledge Forum, 3 Maret 2017.

Page 1 of 1212345...10...Last »