Infografis

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam

Pemerintah Indonesia telah menetapkan strategi pemberantasan korupsi melalui penetapan Peraturan Presiden no. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014. Hal ini diatur lebih rinci dalam Instruksi Presiden no 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016/2017. Berikut adalah stranas PPK yang berkaitan dengan sektor sumber daya alam.

Korban Anak Meninggal di Lubang Tambang

Korban Anak Meninggal di Lubang Tambang, Mau Dibiarkan Sampai Kapan? Saat ini, sudah 26 anak meninggal dunia karena tenggelam di lubang bekas tambang. Pasalnya, lubang-lubang tambang ini lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga bahkan ada yang hanya 200 m dari pemukiman.

Tarik Ulur Larangan Ekspor Mineral

Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak pemerintah untuk tidak kembali melakukan kebijakan relaksasi pertambangan mineral khususnya untuk ekspor konsentrat. Pemerintah harus patuh dan konsisten untuk menjalankan amanat pasal 102 dan 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Mimerba) yang mewajibkan perusahaan minerba untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Termasuk juga patuh dan konsisten menjalankan pasal 170 yang mewajibkan seluruh pemegang kontrak karya untuk yang sudah berproduksi untuk melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU Minerba diundangkan. Berikut infografis Tarik Ulur Larangan Ekspor Mineral:

Potensi Korupsi di Perizinan Tambang

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai, ditetapkannya Gubernur Sulawesi Tenggara berinisial NA sebagai tersangka korupsi atas dugaan pemberian izin tambang merupakan bukti bahwa mekanisme perizinan tambang rentan praktek korupsi. Berikut adalah infografis mengenai potensi korupsi di perizinan tambang.  

Potensi Korupsi di Perizinan Tambang

Penetapan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka korupsi atas dugaan pemberian izin tambang merupakan bukti bahwa mekanisme perizinan tambang rentan praktek korupsi. Sebagaimana diberitakan, NA menjadi tersangka karena diduga mengeluarkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT AHB selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

Pekerjaan Rumah Menteri ESDM Baru

Sejumlah pekerjaan rumah (PR) telah menanti Arcandra Tahar, Menteri ESDM baru yang menggantikan Sudirman Said. Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai PR terbesar bagi Arcandra Tahar adalah proses reformasi tata kelola sektor energi yang harus terus dilanjutkan.

Page 1 of 41234