Perpustakaan

#20TahunReformasi: Catatan Sektor Migas dan Pertambangan

Laporan disusun dan diterbitkan oleh Publish What You Pay Indonesia untuk menandai 20 tahun usia Era Reformasi, sejak 1998. Laporan ini disusun sebagai refleksi dan catatan atas pencapaian agenda reformasi di sektor industri ekstraktif khususnya migas dan pertambangan, baik dari aspek ekonomi dan pembangunan secara makro, penerimaan negara, pemenuhan energi, pemberantasan korupsi, transparansi dan perbaikan tata kelola pemerintahan, serta desentralisasi.

Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia: Menutup Celah untuk Perbaikan Tata Kelola

Panama Papers yang mengungkap kekayaan tersembunyi pemimpin dan politisi dunia, termasuk 1.038 wajib pajak Indonesia, menunjukkan bahwa korporasi rentan digunakan untuk praktik pencucian uang. Sebagaimana pemahaman global, pelaku kejahatan menyalahgunakan korporasi untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal aser dan kebanyakan dari pelaku kejahatan tersebut disebut sebagai beneficial owner. Karenanya, pengungkapan beneficial ownership urgen untuk diterapkan di Indonesia, khususnya untuk mengungkap dan mengatasi kejahatan finansial, seperti pencucian uang dan penggelapan pajak, meningkatkan penerimaan pajak, serta mendukung iklim investasi. Indonesia telah mengumumkan sejumlah

Potret Migas dan Pertambangan Di Provinsi Jawa Timur

Sumber daya ekstraktif, khususnya sektor pertambangan migas dan mineral serta batubara secara nasional masih menjadi sektor utama penyumbang penerimaan negara (APBN), dimana 25 sampai 30% penerimaan APBN dikontribusikan oleh sektor ini. Tetapi di sisi lain, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar sebagai “pemilik kekayaan” tidak banyak tahu dan terlibat secara langsung perihal bagaimana sektor ini dikelola dan bagaimana mekanisme pembagian dana bagi hasil (DBH) ditentukan untuk kabupaten dari pemerintah pusat. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah dengan potensi sumberdaya alam

Koordinasi dan Supervisi Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara: Temuan-Tindak Lanjut-Capaian

Korsup Minerba merupakan salah satu bagian dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GN-PSDA), deklarasi penyelamatan SDA oleh Ketua KPK, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung yang berisi komitmen untuk mendukung tata kelola SDA yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan penyelamatan kekayaan SDA Indonesia, serta melaksanakan penegakan hukum di sektor SDA. Berlangsung sejak tahun 2014 di 31 wilayah provinsi se-Indonesia, pelaksanaan Korsup Minerba melibatkan tim Litbang-Deputi Pencegahan KPK bersama Kementerian/Lembaga terkait seperti Dirjen Minerba-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),

Policy Brief: Transparansi Kontrak dan Perizinan dalam Industri Ekstraktif

Publikasi dokumen kontrak dan perizinan di sektor industri ekstraktif, khususnya minyak dan gas bumi (migas) dan tambang merupakan keharusan. Dukungan untuk mempublikasikan dokumen kontrak dan perizinan juga dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional, seperti World Bank Group’s International Finance Corporation (IFC), International Monetary Fund (IMF), dan the International Bar Association.

Case Study: Efektivitas Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)

Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam seharusnya dapat mendorong pembangunan yang menyejahterakan masyarakat, meningkatkan perekonomian, dan menganggulangi kemiskinan. Lebih dari satu dekade desentralisasi berlangsung di Indonesia, yang diikuti oleh desentralisasi fiskal bagi daerah kaya SDA, yaitu daerah penghasil minyak, gas bumi, mineral, batubara, hutan dan SDA lainnya.

Masyarakat Adat di Tengah Kepungan Industri Ekstraktif

cover-buku

Masyarakat adat, terutama yang bermukim di sekitar hutan dan wilayah pedalaman, kerapkali menerima dampak secara langsung dari kegiatan industri ekstraktif, terutama dari segi sosial dan dampak lingkungan. Tidak jarang kebutuhan dan aktivitas industri ekstraktif, baik pertambangan maupun perkebunan dan hutan tanaman industri telah menggeser bahkan mengurangi ruang kelola masyarakat tempatan. Buku “Masyarakat Adat di Tengah Kepungan Industri Ekstraktif” hadir untuk menggambarkan potret salah satu masyarakat adat di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yakni Masyarakat Adat Dayak Tobak dalam memperjuangkan hak-haknya di

Kertas Posisi: Korupsi Masih Subur, Hutan Sumatera Makin Hancur

Sudah sejauh manakah kinerja pemberantasan korupsi di sektor hutan dan kebun? Kertas posisi ini disusun oleh koalisi masyarakat sipil di Sumatera yang fokus pada tata kelola sektor kehutanan dan perkebunan dalam rangkaian kegiatan Indonesia Anti Corruption Forum ke 5 di Riau (22-23 Nov 2016). Kertas posisi ini merangkum sejumlah rekomendasi bagi pemerintah untuk perbaikan kinerja pemberantasan korupsi di sektor hutan dan kebun.

Page 1 of 612345...Last »