Perpustakaan

Masyarakat Adat di Tengah Kepungan Industri Ekstraktif

cover-buku

Masyarakat adat, terutama yang bermukim di sekitar hutan dan wilayah pedalaman, kerapkali menerima dampak secara langsung dari kegiatan industri ekstraktif, terutama dari segi sosial dan dampak lingkungan. Tidak jarang kebutuhan dan aktivitas industri ekstraktif, baik pertambangan maupun perkebunan dan hutan tanaman industri telah menggeser bahkan mengurangi ruang kelola masyarakat tempatan. Buku “Masyarakat Adat di Tengah Kepungan Industri Ekstraktif” hadir untuk menggambarkan potret salah satu masyarakat adat di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yakni Masyarakat Adat Dayak Tobak dalam memperjuangkan hak-haknya di

Kertas Posisi: Korupsi Masih Subur, Hutan Sumatera Makin Hancur

Sudah sejauh manakah kinerja pemberantasan korupsi di sektor hutan dan kebun? Kertas posisi ini disusun oleh koalisi masyarakat sipil di Sumatera yang fokus pada tata kelola sektor kehutanan dan perkebunan dalam rangkaian kegiatan Indonesia Anti Corruption Forum ke 5 di Riau (22-23 Nov 2016). Kertas posisi ini merangkum sejumlah rekomendasi bagi pemerintah untuk perbaikan kinerja pemberantasan korupsi di sektor hutan dan kebun.

Reversing the Resource Curse Indonesia

Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) atas dukungan Ford Foundation menginisiasi program Reversing the Resource Curse (Melawan Kutukan Sumberdaya Alam). Program ini berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif dan pengelolaan penerimaan yang diperoleh dari sumberdaya ekstraktif untuk penanggulangan kemiskinan melalui proses perencanaan dan penganggaran, perbaikan kebijakan publik dan penguatan kelembagaan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, serta pengembangan resources center untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.

Resource Governance News Edisi September

Newsletter ini menyoroti upaya-upaya yang dilakukan koalisi PWYP Indonesia dalam mendorong transparansi dan penggunaan penerimaan dari sektor ekstraktif untuk program penanggulangan kemiskinan di daerah, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan secara efektif, dan dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik di sektor ekstraktif.

Resource Governance News Edisi Juni 2016

Resource Governance Newsletter edisi Juni 2016 ini menyoroti bagaimana perjalanan Koordinasi dan Supervisi yang dilakukan oleh KPK di sektor minerba bersama dengan Kementrian ESDM, dan pemerintah daerah. Newsletter ini menyoroti kasus illegal mining dan illegal taping yang masih berlangsung di Sumatera Selatan, pemanfaatan energi baru terbarukan untuk ketahanan energi oleh Pemprov Kaltim, krisis listrik yang masih terjadi di Provinsi NTT dan NTB, dan koalisi masyarakat sipil yang terus mendorong penertiban izin dan penyelesaian masalah lubang bekas tambang.

Page 1 of 512345