Brief & Profil

#20TahunReformasi: Catatan Sektor Migas dan Pertambangan

Laporan disusun dan diterbitkan oleh Publish What You Pay Indonesia untuk menandai 20 tahun usia Era Reformasi, sejak 1998. Laporan ini disusun sebagai refleksi dan catatan atas pencapaian agenda reformasi di sektor industri ekstraktif khususnya migas dan pertambangan, baik dari aspek ekonomi dan pembangunan secara makro, penerimaan negara, pemenuhan energi, pemberantasan korupsi, transparansi dan perbaikan tata kelola pemerintahan, serta desentralisasi.

Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia Menutup Celah (Korupsi) untuk Perbaikan Tata Kelola

Panama Papers yang mengungkap kekayaan tersembunyi pemimpin dan politisi dunia, termasuk 1.038 wajib pajak Indonesia, menunjukkan bahwa korporasi rentan digunakan untuk praktik pencucian uang. Sebagaimana pemahaman global, pelaku kejahatan menyalahgunakan korporasi untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal aser dan kebanyakan dari pelaku kejahatan tersebut disebut sebagai beneficial owner. Karenanya, pengungkapan beneficial ownership urgen untuk diterapkan di Indonesia, khususnya untuk mengungkap dan mengatasi kejahatan finansial, seperti pencucian uang dan penggelapan pajak, meningkatkan penerimaan pajak, serta mendukung iklim investasi. Indonesia telah mengumumkan sejumlah

Potret Migas dan Pertambangan Di Provinsi Jawa Timur

Sumber daya ekstraktif, khususnya sektor pertambangan migas dan mineral serta batubara secara nasional masih menjadi sektor utama penyumbang penerimaan negara (APBN), dimana 25 sampai 30% penerimaan APBN dikontribusikan oleh sektor ini. Tetapi di sisi lain, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar sebagai “pemilik kekayaan” tidak banyak tahu dan terlibat secara langsung perihal bagaimana sektor ini dikelola dan bagaimana mekanisme pembagian dana bagi hasil (DBH) ditentukan untuk kabupaten dari pemerintah pusat. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah dengan potensi sumberdaya alam

Policy Brief: Transparansi Kontrak dan Perizinan dalam Industri Ekstraktif

Publikasi dokumen kontrak dan perizinan di sektor industri ekstraktif, khususnya minyak dan gas bumi (migas) dan tambang merupakan keharusan. Dukungan untuk mempublikasikan dokumen kontrak dan perizinan juga dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional, seperti World Bank Group’s International Finance Corporation (IFC), International Monetary Fund (IMF), dan the International Bar Association.

Kertas Posisi: Korupsi Masih Subur, Hutan Sumatera Makin Hancur

Sudah sejauh manakah kinerja pemberantasan korupsi di sektor hutan dan kebun? Kertas posisi ini disusun oleh koalisi masyarakat sipil di Sumatera yang fokus pada tata kelola sektor kehutanan dan perkebunan dalam rangkaian kegiatan Indonesia Anti Corruption Forum ke 5 di Riau (22-23 Nov 2016). Kertas posisi ini merangkum sejumlah rekomendasi bagi pemerintah untuk perbaikan kinerja pemberantasan korupsi di sektor hutan dan kebun.

Reversing the Resource Curse Indonesia

Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) atas dukungan Ford Foundation menginisiasi program Reversing the Resource Curse (Melawan Kutukan Sumberdaya Alam). Program ini berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif dan pengelolaan penerimaan yang diperoleh dari sumberdaya ekstraktif untuk penanggulangan kemiskinan melalui proses perencanaan dan penganggaran, perbaikan kebijakan publik dan penguatan kelembagaan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, serta pengembangan resources center untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.

Kaltim Darurat (Korupsi) Energi

Saat ini, krisis energi di Kalimantan Timur adalah hal yang tak terelakkan. Tingkat ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi ( (bahan bakar minyak 71%, batubara 2%, dan sumber lainnya 27%). Sedangkan rencana pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) belum berjalan efektif. Disisi lain, cadangan energi fosil di Kalimantan Timur menurun, dan belum bisa diimbangi dengan penemuan cadangan baru. Keterbatasan infrastruktur energi yang tersedia juga harus diakui telah membatasi akses masyarakat terhadap energi. Ikhtiar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk