Presentasi

Open Data Kontrak bagi Daerah Kaya Migas

Kabupaten Bojonegoro menjadi contoh baik pemerintah daerah yang terbuka (open government). Keterbukaan ini juga menjadikan kontrak-kontrak di Pemkab Bojonegoro menjadi terbuka bagi publik. Di sektor ekstraktif, data-data kontrak terkait perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelaporan pun menjadi dibuka di publik. Presentasi ini disampaikan oleh Bupati Bojonegoro, Drs. Suyoto, M.Si dalam PWYP Knowledge Forum, 3 Maret 2017.

Usulan Masyarakat Sipil atas Revisi UU Migas

Presentasi ini disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia dalam diskusi dan temu media PWYP Indonesia 21 November 2016 berjudul “Krisis Energi, Mafia Migas, dan Revisi UU Migas”, di Bakoel Koffie (21/11). Diskusi ini dalam rangka mendesak DPR untuk segera menyelesaikan RUU Migas. Narasumber lain yang hadir dalam diskusi yaitu: Fahmy Radhi, Akademisi UGM; Andang Bachtiar, Dewan Energi Nasional dan Sulastio, Ketua IPC.

Relaksasi Mineral Raw Material untuk Siapa?

Presentasi ini disampaikan oleh Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H dalam diskusi dan temu media PWYP Indonesia 25 September 2016 berjudul “Tarik Ulur Kebijakan Larangan Ekspor Mineral”, di Tjikini Lima (25/9). Diskusi ini dalam rangka merespon rencana pemerintah terkait pelonggaran ekspor mineral. Narasumber lain yang hadir dalam diskusi yaitu: Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia dan R.Sukhyar, Ketua Asosiasi Smelter Indonesia.

Tarik Ulur Kebijakan Larangan Ekspor Mineral

Presentasi ini disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia dalam diskusi dan temu media “Tarik Ulur Kebijakan Larangan Ekspor Mineral”, di Tjikini Lima (25/9). Diskusi ini dalam rangka merespon rencana pemerintah terkait pelonggaran ekspor mineral. Narasumber lain yang hadir dalam diskusi yaitu: Dr. Ahmad Redi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, dan R.Sukhyar, Ketua Asosiasi Smelter Indonesia.

Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Minerba (Permen 07/2014)

PWYP Indonesia mendorong reformasi kebijakan pada sektor minerba, salah satunya fokus pada aspek kepatuhan dan perbaikan mekanisme jaminan reklamasi dan pascatambang. Bagaimanakah ketentuan dan Peta Kebijakan Rehabilitasi dan Pascatambang di Indonesia? Bagaimanakah tata laksana dan realita pelaksanaan mekanisme rehabilitasi dan pascatambang di Indonesia? Memahami lebih lanjut pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, berikut adalah materi yang disampaikan Rudhy Hendarto, Inspektur Tambang, pada penajaman desain program Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Tata Kelola Hutan dan Lahan yang Baik (SETAPAK), (3/2). Peraturan Menteri tentang

Page 1 of 212