Video PWYP

KPK dan Upaya Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia

  Di tengah berbagai upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK telah berperan besar dalam penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia. Di bawah Koordinasi dan Supervisi KPK, 776 izin batubara telah berhasil dicabut/diakhiri. Hasilnya, 3,56 juta hektar lahan berhasil dikembalikan ke Negara. Angka ini bahkan lebih besar dari 5 kali luas Provinsi DKI Jakarta. Izin batubara di hutan lindung dan konservasi juga berhasil ditertibkan. 82.000 hektar hutan konservasi berhasil dilindungi. 12.000 hektar hutan lindung berhasil diselamatkan. KPK bukan hanya tentang Operasi

Diskusi Publik: Perbaikan Tata Kelola Batubara di Indonesia

  Sejak tahun 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan pemangku kepentingan lain seperti, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Pemerintah Daerah di 31 Provinsi, dan termasuk unsur masyarakat sipil terlibat dalam jalannya Koordinasi dan Supervisi Minerba. Salah satu fokus utama dari korsup adalah pembenahan di sektor hulu, yang menemukan masih banyaknya tumpang tindih izin dan ketidakpatuhan pemilik izin terhadap sejumlah kewajiban yang telah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Karena itu, diperlukan kesungguhan dan konsistensi berbagai pihak untuk membenahi tata kelola batubara, agar

Open Mining Mobile Apps

Open Mining adalah sebuah aplikasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya ekstraktif untuk pembangunan berkelanjutan. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk mendeteksi lokasi tambang dan migas, memberikan informasi mengenai penerimaan negara dan daerah serta menjadi wadah untuk pelaporan masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial dan lingkungan.

Tanah Ae Manak (Tanah Air Kami)

Film ini menceritakan bagaimana dampak industri ekstraktif terhadap masyarakat adat Dayak di Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Juga dampaknya terhadap kerusakan lingkungan, perampasan lahan, dan pengabaian terhadap kearifan lokal. PWYP Indonesia dan Swandiri Institute menggunakan teknologi inklusif drone untuk mengadvokasi hak kelola masyarakat adat Dayak.

Transparansi Dan Peranan Industri Ekstraktif Bagi Perekonomian Negara Dan Masyarakat

Diskusi bertema “Transparansi Dan Peranan Industri Ekstraktif Bagi Perekonomian Negara Dan Masyarakat”, dalam Dialog Kabinet Kerja Menjawab (Kerjasama antara Kominfo dengan TVRI). Dengan narasumber: Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, SDA, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Dr. Ir. Montty Girianna, M.Sc.; Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia, Dr. Supriatna Suhala, M.Sc.; dan Koordinator “Publish What You Pay Indonesia”, Maryati Abdullah.

Diskusi Memahami Standar Global di Industri Ekstraktif

Jalal dari CSR + menjadi narasumber dalam PWYP Knowledge Forum yang berlangsung 28 Agustus 2015. Menurutnya, perlu untuk memastikan bahwa bisnis yang berjalan tetap peduli dengan aspek lingkungan dan sosial. Oleh karenanya muncul kerangka kerja/standar global seperti OECD Guidlines, ISO 26000, Extractive Industry Transparency Initiative (EITI), ICMM, IFC Performance, TSM, dan lain sebagainya.

Testimoni dari Mahasiswa Papua

Testimoni dari Mahasiswa Papua (Universitas Cendrawasih) Utreck, mahasiswa di universitas cendrawasih menyatakan mendukung sepenuhnya pada EITI untuk tata kelola ekstraktif. Ia berharap industri ekstraktif akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Dia juga menyoroti pentingnya transparansi bagi masyarakat untuk mengenal bagaimana rencana operasi dan eksploitasi operasi ekstraktif.

Testimoni dari Pemerintah Daerah NTB

Testimoni dari Pemerintah Daerah (Dinas Energi dan Pertambangan), NTB Anggawasita M Fuad, Kasi Bina Usaha Pertambangan Bidang Pertambang Umum, Pemerintah Provinsi NTB, mendukung EITI karena perannya yang sangat terkait dengan penerimaan negara. Dia berharap kepada semua perusahaan ekstraktif di NTB dapat mengikuti aturan yang berasal dari EITI. Klik Video di Youtube

Testimoni dari Pemerintah Daerah Papua

Testimoni dari Pemerintah Daerah (Dinas Energi dan Pertambangan), Papua Eddy LP Pangaribuan, Kepala Bidang Pertambangan Umum, Pemerintah Provinsi Papua mendukung EITI karena perannya yang sangat terkait dengan penerimaan negara dan keterbukaan penerimaan secara detil di sektor ekstraktif. Eddy juga menyatakan adanya kemauan positif dari Pemerintah Papua untuk menjadi bagian dari Multi-Stakeholder Kelompok Kerja EITI Indonesia.

Page 1 of 212