Video PWYP

Tanah Ae Manak (Tanah Air Kami)

Film ini menceritakan bagaimana dampak industri ekstraktif terhadap masyarakat adat Dayak di Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Juga dampaknya terhadap kerusakan lingkungan, perampasan lahan, dan pengabaian terhadap kearifan lokal. PWYP Indonesia dan Swandiri Institute menggunakan teknologi inklusif drone untuk mengadvokasi hak kelola masyarakat adat Dayak.

Transparansi Dan Peranan Industri Ekstraktif Bagi Perekonomian Negara Dan Masyarakat

Diskusi bertema “Transparansi Dan Peranan Industri Ekstraktif Bagi Perekonomian Negara Dan Masyarakat”, dalam Dialog Kabinet Kerja Menjawab (Kerjasama antara Kominfo dengan TVRI). Dengan narasumber: Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, SDA, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Dr. Ir. Montty Girianna, M.Sc.; Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia, Dr. Supriatna Suhala, M.Sc.; dan Koordinator “Publish What You Pay Indonesia”, Maryati Abdullah.

Diskusi Memahami Standar Global di Industri Ekstraktif

Jalal dari CSR + menjadi narasumber dalam PWYP Knowledge Forum yang berlangsung 28 Agustus 2015. Menurutnya, perlu untuk memastikan bahwa bisnis yang berjalan tetap peduli dengan aspek lingkungan dan sosial. Oleh karenanya muncul kerangka kerja/standar global seperti OECD Guidlines, ISO 26000, Extractive Industry Transparency Initiative (EITI), ICMM, IFC Performance, TSM, dan lain sebagainya.

Testimoni dari Mahasiswa Papua

Testimoni dari Mahasiswa Papua (Universitas Cendrawasih) Utreck, mahasiswa di universitas cendrawasih menyatakan mendukung sepenuhnya pada EITI untuk tata kelola ekstraktif. Ia berharap industri ekstraktif akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Dia juga menyoroti pentingnya transparansi bagi masyarakat untuk mengenal bagaimana rencana operasi dan eksploitasi operasi ekstraktif.

Testimoni dari Pemerintah Daerah NTB

Testimoni dari Pemerintah Daerah (Dinas Energi dan Pertambangan), NTB Anggawasita M Fuad, Kasi Bina Usaha Pertambangan Bidang Pertambang Umum, Pemerintah Provinsi NTB, mendukung EITI karena perannya yang sangat terkait dengan penerimaan negara. Dia berharap kepada semua perusahaan ekstraktif di NTB dapat mengikuti aturan yang berasal dari EITI. Klik Video di Youtube

Testimoni dari Pemerintah Daerah Papua

Testimoni dari Pemerintah Daerah (Dinas Energi dan Pertambangan), Papua Eddy LP Pangaribuan, Kepala Bidang Pertambangan Umum, Pemerintah Provinsi Papua mendukung EITI karena perannya yang sangat terkait dengan penerimaan negara dan keterbukaan penerimaan secara detil di sektor ekstraktif. Eddy juga menyatakan adanya kemauan positif dari Pemerintah Papua untuk menjadi bagian dari Multi-Stakeholder Kelompok Kerja EITI Indonesia.

Testimoni dari NGO lokal, FITRA, Riau

Usman, dari FITRA Riau mendukung EITI sebagai alat advokasi untuk meningkatkan tata kelola industri ekstraktif. Selain itu, EITI juga memiliki peran penting untuk akses informasi. Hal itu terutama pada era demokratisasi saat ini, di mana transparansi adalah suatu keharusan.

Testimoni dari Masyarakat Sekitar Tambang, Riau

Aprioanto dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang berasal dari Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, memberikan gambaran singkat akan pentingnya transparansi di sektor ekstraktif khususnya pada program CSR dan akses informasi bagi masyarakat adat yang terkena dampak operasi industri ekstraktif.

Testimoni dari Sulawesi Tenggara

Bustaman, LBH Kota Kendari; Sufry, KPA Sulawesi Bagian Timur; Hartono, JATAM Sultra tiga orang aktivis NGO lokal Sulawesi Tenggara. Mereka menyoroti tentang permasalahan tambang di Sultra yang belum berdampak pada perekonomian dan sosial masyarakat. Ketiga, aktivis NGO itu juga mendorong adanya transparansi tata kelola di sektor pertambangan.

Page 1 of 212