Dewan Pengarah

Aiden Yusti

Profil

Aiden Yusti saat ini menjabat sebagai Direktur LPAD Riau. Laki-laki kelahiran Taluk Kuantan ini, dipilih sebagai Dewan Pengarah PWYP Indonesia dalam Rapat Umum Anggota RUA) untuk periode 2015-2019. Aiden mempunyai latar belakang pendidikan Dunia Usaha, Jurusan Akuntansi di Universitas Riau.Serta magister Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) di Universitas Andalas, Padang. Aiden mempunyai pengalaman sebagai sekretaris wilayah Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Wilayah Riau; wakil Direktur LPAD Riau; Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat LPAD, dan Kepala Bidang pemberdayaan masyarakat LPAD Riau; juga menjadi Tim Inti Transparency International Indonesia wilayah Riau. Selain aktif di LPAD dan FKKM Riau, Aiden juga terlibat aktif dalam beberapa organisasi lainnya yaitu: Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Barisan Muda Intelektual Kab. Kuantan Singingi (BMIK), Masyarakat Melayu Baru Indonesia (MABIN) Wilayah Riau, dan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Riau. Aiden bisa dihubungi di denyusti@yahoo.com.

Abdul Solichin

Profil

Biasa dipanggil Likin, lahir dan berdomisili di Manokwari, Papua Barat. Mempunyai latar belakang pendidikan Antropologi dengan spesialisasi Antropologi Ekologi. Likin terpilih sebagai Dewan Pengarah PWYP Indonesia dalam Rapat Umum Anggota untuk periode 2015-2019. Likin mempunyai pengalaman selama 15 tahun mengorganisir komunitas-komunitas masyarakat adat Papua bersama Perkumpulan PERDU Manokwari. Likin selama ini terlibat aktif mendorong isu perlindungan hak masyarakat adat Papua, konservasi sumberdaya air, pemetaan wilayah adat, penyusunan rencana tata ruang wilayah yang adil dan transparan, dan perlindungan asset-aset penghidupan masyarakat pribumi berbasis lahan dan sumberdaya alam. Saat ini Likin bekerja sebagai konsultan independen untuk isu sosio-spasial dan ekologi manusia, konsultan pemetaan sosial wilayah adat untuk The Samdhana Institute pada wilayah program Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Kaimana, dan dipercaya Koalisi Tata Ruang Adat Provinsi Papua Barat sebagai kordinator kajian sosio-antropologi suku-suku dan pemetaan indikatif wilayah adat di Provinsi Papua Barat. Solikin mempunyai latar belakang pengalaman pelatihan community organizer, penelitian sosio-antropologi, pemetaan partisipatif wilayah adat, resolusi konflik sumberdaya alam, perencanaan dan evaluasi program berperspektif gender, monitoring dan investigasi kasus kehutanan, advokasi tata ruang wilayah, dan penyusunan kerangka kebijakan daerah. Likin dapat dihubungi di aleechen@gmail.com
ambar

Ambarsari Dwi Cahyani

Profil

Ambarsari, biasa dipanggil Ambar, adalah Governance and Institutional Expert untuk Bangka Belitung Climate Public Expenditure and Institutional Review (CPEIR-Babel). Perempuan Kelahiran Medan ini, dipilih sebagai Dewan Pengarah PWYP Indonesia dalam Rapat Umum Anggota (RUA) untuk periode 2015-2019. Sebelumnya, Ambar aktif sebagai Kepala Deputi Sekretariat Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Kemenko Perekonomian RI. Ambar mempunyai latar belakang pendidikan Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung, Magister Management di Prasetya Mulya Business School, dan saat ini sedang mengambil program Doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Terkait inisiatif industri ekstraktif (EITI), Ambar juga pernah menjabat sebagai Extractive Industries Revenue Specialist; Consultant of NGO Liaison untuk program EITI Indonesia; Consultant of Scoping and Reporting Specialist; serta Manager project “EITI Forestry”, membangun pengetahuan transparansi industri ekstraktif dan isu kutukan sumber daya di daerah, dan membangun sharing knowledge isu ekstraktif di Indonesia. Ambar juga aktif sebagai peneliti, pernah menjabar sebagai Manajer riset untuk program Extractive Industry Revenue Transparency and Local Social Economic Development, PATTIRO; Peneliti untuk Projek “Extractive Industries Governance in Decentralized Context, Article 33.” Ambar bisa dihubungi melalui ambarsari.dc@gmail.com.

Carolus Tuah

Profil

Carolus Boromeus Beatrix Tuah Tennes, akrab dengan panggilan Tuah, adalah Koordinator Badan Pengurus Pokja 30 (Kelompok Kerja 30). Kelahiran Samarinda, 3 November 1975, pernah menjadi anggota Dewan Pengarah koalisi Publish What You Pay Indonesia periode 2009 – 2012. Sempat merasakan pendidikan dengan latar belakang Hukum, namun tidak selesai. Aktif di Pokja 30 sejak 1999 hingga sekarang, Tuah selalu tertarik dengan pergulatan isu anggaran, Pemilu, HAM, keterbukaan informasi dan tentu saja antikorupsi. Selain menghabiskan banyak waktu bersama Pokja 30, Tuah kerap terlibat dalam beragam penelitian, menjadi fasilitator dan pelatih dalam berbagai macam pelatihan. Tuah dapat dihubungi di carolus_tuah[at]yahoo.com.

Dakelan

Profil

Dakelan saat ini adalah Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur. Laki-laki kelahiran Tuban ini, menjadi Dewan Pengarah PWY Indonesia dalam Rapat Umum Anggota (RUA) untuk periode 2015-2019. Dakelan saat ini sedang mengambil program pasca sarjana Ilmu Politik di Universitas Airlangga, Surabaya. Sebelumnya, Dakelan mempunyai pengalaman terkait advokasi anggaran seperti: Program Officer Akselarasi Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Daerah melalui Instrumen Advokasi Anggaran Daerah” FITRA – Yayasan TIFA; District Coordinator Program Peningkatan Keterlibatan Ormas Islam dan LSM terhadap Kebijakan Anggaran di Kab. Situbondo” FITRA – TAF; Research Coordinator of Local Budget Study (LBS) di Kabupaten Situbondo, FITRA – TAF; Koordinator Program Pengembangan Budget Resource Center di Kabupaten Jembrana. FITRA-Ford Foundation. Dakelan juga mempunyai pengalaman dalam berbagai pelatihan Community Organizer, Jurnalistik, advokasi dan analisis APBD, penguatan pemerintahan Desa. Dakelan bisa dihubungi di daklo.fitra@gmail.com atau di daklo_tuban@yahoo.co.id.
” alt=”Fabby Tumiwa” width=”30″ height=”30″ />

Fabby Tumiwa

Profil

Fabby Tumiwa adalah Direktur Eksekutif IESR-Institute for Essential Services Reform, anggota PWYP Indonesia yang berbasis di Jakarta. Pria Kelahiran Manado 26 Februari 1976 ini akrab disapa Fabby. Dipilih sebagai Ketua Dewan Pengarah PWYP Indonesia dalam Rapat Umum Anggota (RUA) untuk periode 2012-2015. Fabby memiliki latar belakang pendidikan Teknik Elektro dari Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah. Fabby memiliki pengalaman dan keahlian di bidang kebijakan energi dan kelistrikan, energi terbarukan, perubahan iklim, mekanisme pembangunan bersih, pengembangan komunitas serta tata kelola industri ekstraktif. Fabby aktif dalam berbagai forum nasional maupun global, sejak 2011 hingga sekarang sebagai Koordinator Jaringan Aksi Perubahan Iklim Indonesia (ICAN-Indonesia Climate Action Network), Anggota World Energy Councils’s (WEC)-Jaringan Pengetahuan untuk Mekanisme Pembiayaan Inovatif. Fabby juga aktif sebagai anggota Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) dan sebagai Senior Fellow di International Institute for Clean Energy and Climate Change (IICECC). Fabby juga Eisenhower Fellowship’s Fellow sejak 2009. Pada Konferensi EITI Global ke-5 pada bulan Mei 2013, Fabby terpilih sebagai alternate member Dewan EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) di tingkal global. Fabby dapat dihubungi di fabby@rrcindonesia.com/pwyp150128 atau fabby@iesr.or.id
” alt=”Sulistio” width=”30″ height=”30″ />

Sulistio

Profil

Sulastio, biasa dipanggil Tio, adalah konsultan dengan pengalaman selama 10 tahun terlibat dalam riset, pelatihan, dan asistensi teknis dalam pelibatan jaringan multistakeholder dengan anggota dewan di DPR/DPRD melalui seluruh tahapan kunci dari proses pembuatan kebijakan di Indonesia dan di luar negeri. Sebelumnya, Tio adalah Direktur Eksekutif Indonesia Parliamentary Center (IPC). Tio dipilih sebagai Dewan Pengarah PWYP Indonesia dalam Rapat Umum Anggota untuk periode 2015-2019.Sejak tahun 1998, Tio sudah terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang Kebebasan Informasi, Undang-Undang Layanan Publik, Undang-Undang Ombudsman, Undang-Undang Pemilu Legislatif, Undang-Undang Proses Pemilu, UU Pemilihan Presiden, dan lainnya seperti UU MPR, DPR RI, DPRD, dan DPD.
Sulastio mempunyai latar belakang pendidikan di bidang hukum, sosiologi, dan administrasi publik. Tio juga mengikuti beberapa training dan course seperti: Pelatihan basic (Extractive Transparency Industry Initiative (EITI) dari Khazar University di Azerbaizan (2011), Parliamentary Ethics Training World Bank Institute (2006), Course dan Observasi pemilu di pemilihan presiden US dalam Program ACYPL. Tio bisa dihubungi di sulastio_tio@yahoo.com & sulastio@ipc.or.id
” alt=”Tenti” width=”30″ height=”30″ />

Tenti Novari Kurniawati

Profil

Perempuan yang berdomisili di Bantul, Yogyakarta ini adalah Koordinator Departemen Advokasi Budget untuk pemenuhan hak ECOSOC, IDEA. Tenti banyak terlibat dalam kerja advokasi kebijakan publik, konsultansi untuk meningkatkan tata kelola budget nasional dan lokal, asistensi teknis untuk reformasi birokrasi, pengurangan resiko bencana, dan isu gender khususnya perencanaan dan budgeting dengan perspektif gender. Tenti terpilih sebagai Dewan Pengarah PWYP Indonesia dalam Rapat Umum Anggota (RUA) untuk periode 2015-2019. Sebelumnya, Tenti mempunyai pengalaman sebagai supervisor program di Education Budget Transparency, IDEA, Article 33, dan TIFA Foundation; Program Manajer untuk Program Development Resource Center for Planning and Budgeting Advocacy for Fulfil the Basic Rights: Institutionalizing Participation of the Poor and the Women Groups in Planning and Budgeting Process at Gunungkidul District, IDEA and Ford Foundation. Di sektor ekstraktif Tenti banyak terlibat dalam upaya mendorong inisiatif transparansi industri ekstraktif, isu gender dan tambang, serta memahami aliran penerimaan daerah dari sektor minerba. Tenti banyak terlibat dalam beberapa training seperti: Training peningkatan tata kelola di sektor ekstraktif dan Politik (ASPAC-HUB, Universitas Gadjah Mada), Training Gender dan Tambang (OXFAM GB Jakarta), dan training menghitung Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor tambang dan migas (PWYP Indonesia). Tenti bisa dihubungi di tentikurniawati@gmail.com.

Fabby Tumiwa

Profil

Fabby Tumiwa adalah Direktur Eksekutif IESR-Institute for Essential Services Reform, anggota PWYP Indonesia yang berbasis di Jakarta. Pria Kelahiran Manado 26 Februari 1976 ini akrab disapa Fabby. Dipilih sebagai Ketua Dewan Pengarah PWYP Indonesia dalam Rapat Umum Anggota (RUA) untuk periode 2012-2015. Fabby memiliki latar belakang pendidikan Teknik Elektro dari Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah. Fabby memiliki pengalaman dan keahlian di bidang kebijakan energi dan kelistrikan, energi terbarukan, perubahan iklim, mekanisme pembangunan bersih, pengembangan komunitas serta tata kelola industri ekstraktif. Fabby aktif dalam berbagai forum nasional maupun global, sejak 2011 hingga sekarang sebagai Koordinator Jaringan Aksi Perubahan Iklim Indonesia (ICAN-Indonesia Climate Action Network), Anggota World Energy Councils’s (WEC)-Jaringan Pengetahuan untuk Mekanisme Pembiayaan Inovatif. Fabby juga aktif sebagai anggota Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) dan sebagai Senior Fellow di International Institute for Clean Energy and Climate Change (IICECC). Fabby juga Eisenhower Fellowship’s Fellow sejak 2009. Pada Konferensi EITI Global ke-5 pada bulan Mei 2013, Fabby terpilih sebagai alternate member Dewan EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) di tingkal global. Fabby dapat dihubungi di fabby@rrcindonesia.com/pwyp150128 atau fabby@iesr.or.id
Copy of IMG_7725” alt=”Sarmin Ginca” width=”30″ height=”30″ />

Sarmin Ginca

Profil

Sarmin Ginca; Akrab disapa Sarmin. Aktif di Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman (LEPMIL), salah satu anggota PWYP Indonesia yang berbasis di di Sulawesi Tenggara. Lahir pada 16 November 1979 di Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, Sarmin memiliki latar belakang pendidikan sosial ekonomi serta Ilmu Hukum. Semasa Mahasiswa, pernah aktif sebagai SekJen Kabinet Mahasiswa Universitas Halu Oleo, serta aktif di organisasi ekstra kampus HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Kendari. Sarmin aktif melakukan pemantauan pemilu/pemilukada dan advokasi kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal. Kurang lebih selama 9 tahun aktif di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI/Friend of the Earth Indonesia) Sulawesi Tenggara. Selama 2 tahun (2009-2011) Sarmin menjadi Direktur Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman (LePMIL) salah satu Organisasi Non-pemerintah lokal di Kendari Sulawesi Tenggara. Sarmin dapat dihubungi di sarmin@rrcindonesia.com/pwyp150128 atau sarmin.ginca@gmail.com.
AAEAAQAAAAAAAAJcAAAAJDQ2ZjVkMDg4LTM2NGYtNGU1Ni1hNmFjLTI3NjQyMDIzMTZiNA” alt=”Lukman Hakim” width=”30″ height=”30″ />

Lukman Hakim

Profil

Lukman Hakim adalah seorang peneliti anggaran dari Seknas FITRA-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, anggota PWYP Indonesia yang berbasis di Jakarta. Lukman adalah lulusan konsentrasi Sumber Daya Manusia di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Sebelum bergerak di bidang anggaran negara, Lukman merupakan salah satu penyiar di Voice of Human Rights (VHR) Media dimana ia diperkenalkan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM, serta mengenai isu gender dan feminisme. Ia telah terlibat dalam proyek nasional maupun internasional mengenai transparansi dan akuntabilitas anggaran negara selama beberapa tahun. Beberapa penelitian yang sudah dikerjakannya adalah mengenai transfer antar-pemerintah dalam Dana Perimbangan. Ia juga telah bersama menulis analisis anggaran negara selama di Seknas FITRA dan merupakan peneliti utama dalam Open Budget Survey 2012. Ia sangat tertarik dalam menelaah isu anggaran dan kebijakan publik yang pro-poor dan pro-gender. Uki dapat dihubungi di lukman@rrcindonesia.com/pwyp150128 atau lukman@seknasfitra.org.
IMG_6169 (2)” alt=”Miftahul Huda” width=”30″ height=”30″ />

Miftahul Huda

Profil

Miftahul Huda adalah pegiat advokasi di Fitra Jawa Timur, anggota PWYP Indonesia yang berbasis di Jawa Timur. Pria kelahiran Bojonegoro, 20 Mei 1980 ini pernah aktif sebagai Koordinator Kebijakan Yayasan Publik Crisis Center Tuban (2005 – 2007) dan kini menjabat sebagai advocacy officer di FITRA Jawa Timur. Miftah memiliki latar belakang pengalaman di bidang analisa dan advokasi anggaran, keterbukaan informasi publik, serta audit sosial kegiatan industri ekstraktif secara partisipatif. Miftah aktif menggalang partisipasi komunitas di sekitar pertambangan Migas yang beroperasi di Tuban untuk mendorong operasi pertambangan yang transparan dan akuntabel. Miftah pernah terlibat aktif dalam program keterbukaan informasi publik, open budget survey dan advokasi anggaran, serta program audit sosial CSR dari kegiatan industri ekstraktif. Miftah pernah menjadi anggota Badan Pengarah PWYP Indonesia di periode 2009-2012 dan terpilih kembali untuk periode 2012-2015. Miftah dapat dihubungi di miftah@rrcindonesia.com/pwyp150128 atau miftah_tuban@yahoo.com.
Julianus Septer Manufandu

Julianus Septer Manufandu

Profil

Julianus Septer Manufandu, akrab disapa Septer ini aktif di Forum Kerjasama LSM (Foker LSM Papua)-yang merupakan anggota PWYP Indonesia berbasis di Papua. Pria kelahiran Biak, 27 Juli 1973 ini merupakan aktifis senior di Papua dengan latar belakang pengalaman selama kurang lebih 15 tahun di isu-isu hak asasi manusia, masyarakat adat, ekonomi politik, pengembangan komunitas serta isu konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Setelah menyelesaikan pendidikan Zoology di Universitas Cenderawasih Papua pada pertengahan 1990-an, Septer mengawali aktivismenya di bidang hak asasi manusia dan lingkungan hidup hingga menjadi figur sentral dalam gerakan masyarakat sipil, termasuk memimpin forum NGO Papua pada 2005-2012. Septer aktif terlibat dalam kerja-kerja advokasi, training, memfasilitasi komunitas, pengembangan kapasitas serta melakukan negosiasi dengan berbagai stakeholder pada isu-isu yang digelutinya. Septer dipilih sebagai anggota Dewan Pengarah PWYP Indonesia dalam Rapat Umum Anggota (RUA) untuk periode 2012-2015. Selain di FOKER dan PWYP, Septer juga aktif di jaringan INFID, koalisi NGO Papua untuk Kebenaran dan Keadilan, Jaringan Perdamaian Papua, serta ketua dewan penasehat Yayasan Seni Budaya Papua. Septer dapat dihubungi di septer@rrcindonesia.com/pwyp150128 atau septer_manufandu@yahoo.com
Yudi Darmadi

Yudi Darmadi

Profil

Yudi Darmadi adalah Koordinator Badan Pekerja SOMASI (Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi)-Anggota PWYP Indonesia di Nusa Tenggara Barat. Pria kelahiran Ciamis 30 juli 1979 ini akrab dipanggil Yudi. Dipilih menjadi anggota Dewan Pengarah PWYP Indonesia dalam Rapat Umum Anggota (RUA) untuk Periode 2012-2015. Yudi memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dari salah satu universitas di NTB. Sebelum ditunjuk sebagai koordinator, sebagian besar waktunya didedikasikan di organisasi SOMASI sebagai program manager dan fasilitator berbagai forum dan koalisi di NTB. Memiliki latar belakang pengalaman di bidang sosial anggaran, kemiskinan dan pertanian, pemilu dan pendidikan politik, serta transparansi penerimaan industri ekstraktif. Yudi aktif sebagai fasilitator berbagai forum pelatihan dan program manager serta peneliti pada isu-isu keterbukaan informasi, pelayanan publik, media dan pendidikan politik, serta transparansi penerimaan industri ekstraktif. Yudi dapat dihubungi di yudi@rrcindonesia.com/pwyp150128 atau yudidarmadi12@yahoo.com.
Carolus Boromeus Beatrix Tuah Tennes

Carolus Boromeus Beatrix Tuah Tennes

Profil

Carolus Boromeus Beatrix Tuah Tennes, akrab dengan panggilan Tuah, adalah Koordinator Badan Pengurus Pokja 30 (Kelompok Kerja 30). Kelahiran Samarinda, 3 November 1975, pernah menjadi anggota Dewan Pengarah koalisi Publish What You Pay Indonesia periode 2009 – 2012. Sempat merasakan pendidikan dengan latar belakang Hukum, namun tidak selesai. Aktif di Pokja 30 sejak 1999 hingga sekarang, Tuah selalu tertarik dengan pergulatan isu anggaran, Pemilu, HAM, keterbukaan informasi dan tentu saja antikorupsi. Selain menghabiskan banyak waktu bersama Pokja 30, Tuah kerap terlibat dalam beragam penelitian, menjadi fasilitator dan pelatih dalam berbagai macam pelatihan. Tuah dapat dihubungi di carolus_tuah[at]yahoo.com.
Maryati Abdullah

Maryati Abdullah

Profil

Maryati Abdullah, terpilih sebagai Koordinator Nasional pada Rapat Umum Anggota (RUA) PWYP untuk Periode 2012-2015. Sebelumnya, Maryati pernah menjadi anggota Badan Pengarah PWYP Indonesia Periode 2009-2012. Perempuan kelahiran Sukoharjo 1 November 1979 ini memiliki latar belakang pendidikan Kimia di Universitas Gajah Mada, serta Magister Ekonomi Kebijakan Publik di Universitas Indonesia dengan minat khusus pada Ekonomi Global. Maryati memiliki latar belakang keahlian dan pengalaman di isu-isu keterbukaan informasi, transparansi penerimaan sumber daya alam, perencanaan pembangunan ekonomi dan kebijakan publik, corporate standar dan pembangunan berkelanjutan, serta tata kelola industri ekstraktif Migas, Pertambangan dan sektor sumber daya alam. Semasa mahasiswa, Maryati pernah menjadi Ketua Senat/Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UGM. Sebelum di PWYP Indonesia, maryati aktif di PATTIRO sebagai program manager untuk isu-isu transparansi dan pembangunan, dan pernah di Parliament Watch sebagai kepala divisi penelitian dan pengembangan. Saat ini, Maryati duduk sebagai wakil masyarakat sipil dalam kelompok kerja multipihak EITI (Extractive Industries Transparency Initiative)-di Kemenko Perekonomian RI, pernah terlibat sebagai Tim Inti Open Government Indonesia di Unit Kerja Presiden bidang Pengendalian Pembangunan (UKP4) RI. Pada April 2013, Maryati terpilih sebagai anggota steeting committee Open Government Partnership (OGP) di tingkat internasional. E-Mail: maryati[at]rrcindonesia.com/pwyp150128 atau marymaryati[at]yahoo.com.
Miftahul Huda

Miftahul Huda

Profil

Miftahul Huda adalah pegiat advokasi di Fitra Jawa Timur, anggota PWYP Indonesia yang berbasis di Jawa Timur. Pria kelahiran Bojonegoro, 20 Mei 1980 ini pernah aktif sebagai Koordinator Kebijakan Yayasan Publik Crisis Center Tuban (2005 – 2007) dan kini menjabat sebagai advocacy officer di FITRA Jawa Timur. Miftah memiliki latar belakang pengalaman di bidang analisa dan advokasi anggaran, keterbukaan informasi publik, serta audit sosial kegiatan industri ekstraktif secara partisipatif. Miftah aktif menggalang partisipasi komunitas di sekitar pertambangan Migas yang beroperasi di Tuban untuk mendorong operasi pertambangan yang transparan dan akuntabel. Miftah pernah terlibat aktif dalam program keterbukaan informasi publik, open budget survey dan advokasi anggaran, serta program audit sosial CSR dari kegiatan industri ekstraktif. Miftah pernah menjadi anggota Badan Pengarah PWYP Indonesia di periode 2009-2012 dan terpilih kembali untuk periode 2012-2015. Miftah dapat dihubungi di miftah[at]rrcindonesia.com/pwyp150128 atau miftah_tuban[at]yahoo.com.
Fahriza

Fahriza

Profil

Fahriza saat dipilih menjadi anggota Badan Pengarah Periode 2009-2012 menjabat sebagai Koordinator Fitra Riau, anggota PWYP Indonesia berbasis di Pekanbaru, Provinsi Riau. Pria dengan kelahiran 10 April 1980 ini memiliki latar belakang keahlian di bidang analisis anggaran, pelayanan dasar, pengorganisasian komunitas, advokasi regulasi dan kebijakan publik. Fahriza pernah melakukan penelitian terkait transparansi anggaran dan aliran penerimaan dari sektor migas di Provinsi Riau. Fahriza pernah aktif mengajar pada beberapa universitas di Pekanbaru, untuk mata kuliah ilmu politik teori pembangunan dan perubahan sosial serta dinamika pemerintahan. Saat ini Fahriza sebagai Staf Ahli Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. Fahriza bisa dihubungi di fahrizariza63[at]yahoo.com.
Sri Rezki Wibowo

Sri Rezki Wibowo

Profil

Sri Rezki Wibowo, menjadi anggota badan pengarah PWYP Indonesia periode 2009-2012. Saat terpilih dalam Rapat Umum Anggota PWYP, Rezki sebagai Deputi SekJen Transparansi International Indonesia (TII), yang merupakan anggota PWYP Indonesia berbasis di Jakarta. DI TII, Rezki memiliki latar belakang pengalaman di bidang antikorupsi, manajemen organisasi dan pengembangan sistem integritas sektor privat, termasuk pernah terlibat dalam penelitian tentang transparansi perusahaan minyak dan gas nasional maupun internasional. Rezki juga pernah menjadi anggota Global Strategic Advisory Group (SAG) Publish What You Pay, mewakili wilayah Asia. Rezki memiliki latar belakang akademik di bidang ekonomi dan pembangunan, sempat mengajar di Universitas Bisnis untuk matakuliah ekonomi publik, manajemen dan strategi bisnis. Saat ini, Rezki Wibowo parthner di Arghajata Consulting. Rezki dapat dihubungi di rezki.wibowo[at]arghajata.com.

Badan Pengarah adalah individu perwakilan dari organisasi anggota yang berjumlah ganjil, paling banyak 7 (tujuh) orang yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota Koalisi Nasional PWYP Indonesia. Badan Pengarah dipimpin satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota dan 5 orang anggota yang sifatnya kolektif kolegial dan dapat dilakukan pergantian kepemimpinan jika dianggap penting dan mendesak.

Pengambilan keputusan Badan Pengarah dilakukan berdasarkan konsensus (mufakat). Bila tidak mencapai mufakat keputusan dilakukan dengan mengambil suara terbanyak. Apabila terdapat dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam proses pengambilan keputusan, dapat diumumkan kepada Anggota.

Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Badan Pengarah sebagaimana Pasal 23 Statuta PWYP Indonesia adalah :

Fungsi

Badan Pengarah berfungsi sebagai penyambung aspirasi antara Anggota dengan Koordinator

Tugas

  1. Menyelenggarakan Rapat Umum Anggota bersama Koordinator,
  2. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil Rapat Umum Anggota,
  3. Mengawasi pelaksanaan statuta dan peraturan pelaksanaannya,
  4. Melakukan verifikasi calon anggota dan anggota,
  5. Mengawasi pelaksanaan kegiatan rutin koordinator yang meliputi: (i) advokasi, (ii) kampanye, (iii) riset, (iv) pendidikan dan (v) penggalangan dana yang dijalankan oleh Koordinator
  6. Melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Rapat Umum Anggota
  7. Menyampaikan hasil pengawasannya kepada anggota secara berkala melalui media komunikasi formal maupun non formal.
  8. Menyetujui/menetapkan mitra dan pengamat

Kewenangan

  1. Membahas dan menetapkan atau menolak program kerja dan anggaran tahunan yang telah disusun dan diajukan oleh Koordinator Nasional,
  2. Meminta klarifikasi yang berkaitan dengan distribusi informasi dan pengetahuan dari koordinator dan anggota,
  3. Menetapkan protokol koalisi bersama Koordinator Nasional,
  4. Menetapkan Standard Operational dan Procedures untuk operasional sekretariat,
  5. Menerima pengunduran diri Koordinator apabila Koordinator mengundurkan diri sebelum Rapat Umum Anggota dan mengangkat penggantinya,
  6. Mengangkat pejabat sementara Koordinator Nasional jika koordinator melanggar statuta dan peraturan organisasi lainnya.