Kawal Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi

Salah satu mandat Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia adalah mengawal Revisi Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang sesuai dengan konstitusi dan mengarah pada perbaikan tata kelola.  Sejumlah persoalan menjadi latar belakang urgensi perlunya mengawal revisi UU Migas. Pertama, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 36/PUU-X/2012 yang memandatkan penataan ulang kegiatan usaha hulu migas dengan membubarkan Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai ujung tombak pengelolaan hulu migas.

Kedua, UU Migas saat ini menyebabkan salah kelola sumberdaya alam Indonesia yang diindikasikan dengan tidak adanya roadmap pengelolaan dan pemanfatan migas, adanya mafia migas, dan inefisiensi biaya operasional (cost recovery). Ketiga, kebijakan energi nasional yang cencerung sektoral dan hanya berorientasi pada aspek pendapatan, bukan ketahanan nasional di bidang energi. Keempat, UU ini melupakan kegiatan hilir dan cenderung pada kegiatan hulu migas.

Koalisi PWYP Indonesia yang diinisiasi oleh salah satu anggotanya yang concern terhadap pengembangan hukum lingkungan dan sumberdaya alam, yaitu Indonesin Center for Environmental Law (ICEL) mendorong gerakan advokasi mengawal Revisi UU Migas sekaligus menyusun draft rancangan UU Migas (RUU Migas) versi Masyarakat Sipil yang akan diajukan dalam proses pembahasan Revisi UU Migas di DPR maupun Pemerintah.

Proses penyusunan RUU Migas versi Masyarakat Sipil telah melalui rangkai diskusi mendalam dan wawancara dengan pakar, akademisi, masyarakat sipil dan pemerintah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan. Sebanyak 11 (sebelas) isu kunci yang dimasukkan ke dalam RUU Migas versi Masyarakat Sipil ini, yaitu perencanaan pengelolaan migas, model kelembagaan hulu migas, badan pengawas, BUMN Pengelola, Petroleum Fund, Domestic Marker Obligation (DMO), Dana Cadangan, Cost Recovery, Participating Interest (PI), Perlindungan atas Dampak Kegiatan Migas, serta Reformasi Sistem Informasi dan Partisipasi.

Koalisi PWYP Indonesia bersama elemen masyarakat sipil lainnya berupaya mendorong adanya transparansi sekaligus ruang partisipasi bagi publik dalam pembahasan Revisi UU Migas baik di DPR maupun Pemerintah. Selain itu, memastikan bahwa UU Migas yang dihasilkan nantinya harus memiliki visi untuk mendorong perbaikan tata kelola sekaligus menjamin kedaulatan negara atas energi.