Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI)

Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia terafiliasi dalam kampanye PWYP di tingkat global yang terbentuk pada 2002 dengan tujuan awal untuk menagih perusahaan ekstraktif agar mempublikasikan pembayaran-pembayarannya kepada Pemerintah. PWYP mendorong lahirnya inisiatif global EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) di berbagai negara-negara kaya sumberdaya alam.

Sejak dideklarasikan kelahirannya pada November 2007, Koalisi PWYP Indonesia terlibat aktif dalam mengkampanyekan inisiatif EITI sekaligus mendorong Pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam inisiatif tersebut di tingkat global. Hasilnya, Indonesia menyatakan komitmennya untuk menerapkan EITI melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Penerimaan Negara dan Daerah yang Diterima Dari Sektor Industri Ekstraktif Migas dan Pertambangan dan diumumkan secara resmi sebagai negara kandidat (Candidate Country) oleh Dewan EITI Internasional di Dar-Es-Salaam pada 19 oktober 2010.

Koalisi PWYP Indonesia terus mengawal perjalanan pelaksanaan EITI Indonesia sampai saat ini dimana Indonesia telah menerbitkannya laporan EITI tahap I Periode 2009, tahap II Periode 2010-2011, dan tahap III Periode 2012-2013. Penerbitan laporan ketiga sekaligus menandai kembali ditetapkannya Indonesia sebagai EITI Compliant Country pada tanggal 17 Desember 2015 oleh Dewan EITI yang berkedudukan di Oslo – Norway.

Sesuai protokol masyarakat sipil dalam Standar EITI, koalisi PWYP Indonesia berupaya memastikan keterlibatan penuh, aktif dan efektif dalam proses EITI; memastikan ruang partisipasi masyarakat sipil sekaligus menghilangkan hambatan bagi partisipasi masyarakat termasuk memastikan terbukanya debat publik dalam pelaksanaan EITI; secara substansial terlibat dalam desain, implementasi, serta monitoring dan evaluasi proses EITI. Koalisi PWYP Indonesia juga mengawal proses konstituensi dalam proses EITI yang salah satunya adalah melaksanakan proses  pemilihan wakil masyarakat sipil dalam Tim Pelaksana EITI Indonesia secara independen.

Tentu saja, tujuan akhir dari inisiatif EITI adalah perbaikan tata kelola industri sektor ekstraktif khususnya migas dan tambang. Oleh karena itu, koalisi PWYP Indonesia terus mengawal agar pelaksanaan EITI Indonesia tidak terbatas memproduksi laporan, tetapi juga mengkontekskan serta  memberikan temuan dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola industri ekstraktif.

 

 

News:

Indonesia Kembali Raih Status Negara Patuh Transparansi Industri Ekstraktif