Kawal Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara

Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016 sebagai inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditargetkan selesai dibahas DPR dan Pemerintah pada pertengahan tahun 2016. Sebelumnya, Revisi UU Minerba juga masuk ke dalam Prolegnas tahun 2015, akan tetapi tidak menjadi pembahasan DPR dalam masa sidang tersebut. Saat ini, Komisi 7 DPR sedang merumuskan draft Revisi UU Minerba beserta Naskah Akademis (NA)-nya. Di sisi lain, Kementerian ESDM juga telah membentuk tim untuk mengkaji masukan dan pokok-pokok pembahasan yang akan dimasukkan ke dalam draft revisi UU Minerba.

Sebagai koalisi yang concern terhadap perbaikan tata kelola sumberdaya ekstraktif, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia berupaya untuk mengawal proses pembahasan revisi UU Minerba baik secara prosedur maupun substansi. Pembahasan revisi UU Minerba harus benar-benar transparan dan partisipatif, tidak dibahas dalam “ruang gelap” dan “senyap”, serta melibatkan banyak pihak, khususnya masyarakat terdampak. Di sisi lain, revisi UU Minerba harus menyasar kepada isu-isu kunci yang menjadi permasalahan dalam tata kelola sektor pertambangan di Indonesia. Revisi UU Minerba harus benar-benar berangkat dari pertanyaan apakah buruknya tata kelola pertambangan di Indonesia dikarenakan masalah normatif atau implementasi?

Koalisi PWYP Indonesia bersama elemen masyarakat sipil lainnya berupaya terus mengawal revisi UU Minerba agar menghasilkan norma-norma yang sudah baik, tepat sasaran, serta menutup ruang bagi “penumpang gelap” dalam setiap perubahannya. Selain itu, mendorong adanya penguatan dan perbaikan norma dalam revisi UU Minerba untuk menjembatani kendala implementasi yang selama ini terjadi.