Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara

Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memiliki mandat untuk untuk mewujudkan tata kelola sektor ekstraktif yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan nasional sehingga menjadi modal bagi kesejahteraan dan keadilan sosial. Sejalan dengan mandat tersebut PWYP Indonesia aktif mengawal perjalanan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) atas pertambangan mineral dan batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Korsup Minerba dimulai sejak tahun 2014 di 12 provinsi yang kemudian dilanjutkan ke 19 provinsi lainnya mulai Desember 2014. Korsup Minerba dilakukan untuk mendorong terciptanya tata kelola pertambangan minerba yang efektif serta fokus untuk melakukan Penataan IUP; Memastikan pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba;  Memastikan pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba; Memastikan pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba; Memastikan Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan; dan Memastikan pelaksanaan kewajiban jaminan reklamasi dan pasca tambang.

Pelaksanaan Korsup Minerba didasarkan pada Kajian KPK tahun 2011 yang menyimpulkan adanya sejumlah permasalahan dalam tata kelola sektor mineral dan batubara (minerba), diantaranya : Pengembangan sistem data dan informasi minerba; Penataan Kuasa Pertambangan (KP) / Izin Usaha Pertambangan (IUP); Pelaksanaan kewajiban pelaporan secara regular; Pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang; dan Pengoptimalan penerimaan Negara.

Korsup Minerba melibatkan 12 instansi pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di 31 Provinsi serta masyarakat sipil. Hasil dari kegiatan tersebut antara lain dicabutnya izin-izin yang tidak memenuhi ketentuan, dibayarkannya kewajiban keuangan yang selama ini diabaikan oleh pelaku usaha, penegakan aturan, dan pengawasan yang diperketat dengan melibatkan berbagai pihak. Meskipun juga, sampai hari ini masih terdapat temuan dan rekomendasi  Korsup Minerba yang belum dijalankan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Perusahaan.

Koalisi PWYP Indonesia bersama dengan elemen masyarakat sipil lainnya terus berupaya mendorong tindak lanjut atas sejumlah rekomendasi dari Korsup Minerba sekaligus memastikan bahwa aksi pemberantasan korupsi oleh KPK di sektor minerba ini tidak berjalan sendiri, tetapi mendapat dukungan dari masyarakat sipil agar Korsup Minerba semakin efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.