Proyek 2: Kolaborasi regional tata kelola sektor ekstraktif – Asia Tenggara

“Asia Tenggara kaya akan pembelajaran dan pengalaman dalam usaha mendorong perbaikan tata kelola sektor ekstraktif yang lebih baik. Ini adalah modal signifikan dalam memperkuat kerjasama antar negara dan antar-masyarakat sipil di kawasan ini, terutama dalam menghadapi komunitas ekonomi ASEAN” – Meliana Lumbantoruan, Pengelola Program

Asia Tenggara adalah salah satu pemasok komoditas penting bagi pasar di Singapura, Jepang, Cina serta negara-negara lain di Eropa dan Amerika. Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi sentral dalam integrasi ekonomi regional pada tahun 2015, termasuk juga bidang energi, mineral dan pertambangan, termasuk mempromosikan sumber daya regional, meningkatkan keterlibatan sektor swasta, serta mengembangkan sumber daya manusia.

Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) didukung oleh IKAT-US (Inisiatif Kemitraan Asia Tenggara – United State ), yang dikoordinasi oleh Natural Resources Governance Institute-NRGI (sebelumnya bernama Revenue Watch Institute), menginisiasi program untuk mendukung penguatan kapasitas lintas-negara dan berbagi pengalaman untuk tata kelola industri ekstraktif yang lebih baik di Negara-negara Asia Tenggara, termasuk Filipina, Kamboja, Malaysia, Vietnam, dan Timor Leste.

Program ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas melalui pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam mempromosikan manajemen yang efektif, transparan, dan akuntabel di sektor minyak, gas dan sumber daya mineral oleh otoritas nasional di kawasan Asia Tenggara. Termasuk di dalamnya mempromosikan bagaimana pengembangan model implementasi EITI atau mekanisme lainnya terkait reformasi tata kelola yang lebih baik, penguatan kapasitas, berbagi pengetahuan pengembangan advokasi kebijakan, dialog multistakholders serta advokasi dalam mempengaruhi kebijakan badan negara-negara di tingkat regional seperti ASEAN.

Selain dengan NRGI, program ini juga melibatkan anggota dan jaringan Publish What You Pay baik di Indonesia-seperti Institute for Essential Services Reform (IESR), Article 33, Indonesia Parliamentary Center (IPC), Bantay Kita The Philippines, IDEAS Malaysia, CRRT Cambodia, PanNature Vietnam and Luta Hamutuk Timor Leste. Selain pengembangan kapasitas dalam advokasi tata kelola di tingkat nasional, IKAT-US yang digawangi oleh IESR mendorong adanya kerangka kerja ASEAN untuk Industri Ekstraktif, serta di level sub-national yang digawangi oleh Artikel 33 mendorong perbaikan tata kelola melalui piloting di tingkat sub-nasional di in South Cotabato Philippina dan Kabupaten Bojonegoro Indonesia.

Pada program ini, PWYP Indonesia bekerjasama dengan mitra dari negara-negara Asia Tenggara dan Asia Pacific Hub of Gadjah Mada University menuliskan beberapa pembelajaran, pengalaman dan praktek baik dari advokasi untuk perbaikan tata kelola sumberdaya ekstraktif, mulai dari aspek pengembangan hak-hak komunitas, penerimaan negara, advokasi lingkungan, hingga manajemen pengelolaan penerimaan dan advokasi di tingkat global. [#Js, My, Ml]

Link terkait: