Koordinator Nasional

Maryati Abdullah

 

Maryati Abdullah, adalah Koordinator Nasional di Publish What You Pay Indonesia. Perempuan kelahiran Sukoharjo-Solo ini memiliki latar belakang pendidikan Kimia di Universitas Gajah Mada, serta Magister Ekonomi Perencaan dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia dengan minat khusus pada Ekonomi Globalisasi. Maryati memiliki latar belakang keahlian dan pengalaman di isu-isu keterbukaan informasi, transparansi penerimaan sumber daya alam, perencanaan pembangunan ekonomi dan kebijakan publik, corporate standar dan pembangunan berkelanjutan, serta tata kelola industri ekstraktif Migas, Pertambangan dan sektor sumber daya alam lainnya. Semasa mahasiswa, Maryati pernah menjadi Ketua Senat/Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UGM. Sebelum di PWYP Indonesia, Maryati bekerja di PATTIRO sebagai program manager untuk isu-isu transparansi dan pembangunan, dan pernah di Parliament Watch (PARWI) DIY sebagai kepala divisi penelitian dan pengembangan. Maryati pernah ditunjuk menjadi wakil masyarakat sipil di Tim Multipihak EITI Indonesia di Kemenko Perekonomian RI; terlibat sebagai Tim Inti Open Government Indonesia di Unit Kerja Presiden bidang Pengendalian Pembangunan (UKP4) RI; dan pada periode 2013-2014, Maryati menjadi anggota Steering Committee Open Government Partnership (OGP) di tingkat global. E-Mail: maryati-at-rrcindonesia.com/pwyp150128 atau marymaryati-at-yahoo.com

Maryati Abdullah

Maryati Abdullah, adalah Koordinator Nasional di Publish What You Pay Indonesia. Perempuan kelahiran Sukoharjo-Solo ini memiliki latar belakang pendidikan Kimia di Universitas Gajah Mada, serta Magister Ekonomi Perencaan dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia dengan minat khusus pada Ekonomi Globalisasi. Maryati memiliki latar belakang keahlian dan pengalaman di isu-isu keterbukaan informasi, transparansi penerimaan sumber daya alam, perencanaan pembangunan ekonomi dan kebijakan publik, corporate standar dan pembangunan berkelanjutan, serta tata kelola industri ekstraktif Migas, Pertambangan dan sektor sumber daya alam lainnya. Semasa mahasiswa, Maryati pernah menjadi Ketua Senat/Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UGM. Sebelum di PWYP Indonesia, Maryati bekerja di PATTIRO sebagai program manager untuk isu-isu transparansi dan pembangunan, dan pernah di Parliament Watch (PARWI) DIY sebagai kepala divisi penelitian dan pengembangan. Maryati pernah ditunjuk menjadi wakil masyarakat sipil di Tim Multipihak EITI Indonesia di Kemenko Perekonomian RI; terlibat sebagai Tim Inti Open Government Indonesia di Unit Kerja Presiden bidang Pengendalian Pembangunan (UKP4) RI; dan pada periode 2013-2014, Maryati menjadi anggota Steering Committee Open Government Partnership (OGP) di tingkat global. E-Mail: maryati-at-rrcindonesia.com/pwyp150128 atau marymaryati-at-yahoo.com

Ridaya Laode Ngkowe

Ridaya Laodengkowe, Mantan Kordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia Periode Tahun 2008 – 2012, setelah sebelumnya mejadi anggota dan wakil kordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW). Ia adalah alumnus jurusan Perencanaan Pengembangan Wilayah Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada (1994 – 2000). Tahun 2003 – 2004 menjadi Ford Foundation’s fellow dalam International Fellowship Program untuk belajar tingkat lanjut (MA) di bidang International Political Economy di Graduate School of Political Science and International Studies (POLSIS) University of Birmingham (UK) dengan disertasi “Politics of Macroeconomic Management in Indonesia 1980s and Onwards”.

Saat ini, selain menjadi specialist pengembangan riset kebijakan di sebuah proyek penguatan system representasi politik di Indonesia, juga menjadi Ketua Badan Pekerja Perkumpulan IDEA yang berbasis di Yogyakarta, lembaga tempatnya memulai kiprah di gerakan masyarakat sipil (1998-2002). Meminati isu-isu politik pembangunan, transparansi dan akuntabilitas industry ekstraktif dan penguatan kelembagaan organisasi nir-laba. Ridaya dapat dihubungi melalui ridaya.lon@gmail.com.

Koordinator Nasional adalah pelaksana harian dari kebijakan Koalisi Nasional PWYP Indonesia (Pasal 24). Koordinator Nasional dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) untuk masa jabatan 3 (tiga) Tahun dan hanya dapat dipilih kembali selama satu periode berikutnya.

Fungsi, tugas, dan wewenang Koordinator Nasional, sebagaimana tertuang di dalam Statuta, Pasal 25 adalah sebagai berikut :

Fungsi:

Koordinator Nasional berfungsi mengkonsolidasikan koalisi, memfasilitasi anggota, mengkomunikasikan isu-isu yang menjadi lingkup kerja Koalisi Nasional PWYP Indonesia, dan melakukan pengembangan kapasitas koalisi di bawah pengarahan Badan Pengarah

Tugas:

  • Menjadi penghubung interaksi dan komunikasi dengan jaringan PWYP Global, regional, negara lain, dan jaringan lain
  • Memberikan bantuan/fasilitasi kebutuhan anggota-anggota
  • Menjalin komunikasi koalisi, termasuk di dalamnya melakukan pengumpulan data dan informasi tentang sektor sumberdaya ekstraktif, serta pengumpulan data dan informasi produk dan kegiatan anggota
  • Melakukan advokasi kebijakan di tingkat nasional dan memfasilitasi advokasi di tingkat daerah yang dilakukan oleh anggotanya
  • Melakukan pengembangan kapasitas anggota
  • Menyelenggarakan administrasi keanggotaan, mitra, pengamat, dan kegiatan koalisi
  • Mengupayakan sumber-sumber pendanaan bagi pelaksanaan fungsi dan tugasnya
  • Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Koalisi Nasional PWYP Indonesia

Kewenangan:

  • Menjalankan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disetujui oleh Badan Pengarah
  • Menunjuk organisasi anggota untuk menjalankan kegiatan yang telah ditetapkan
  • Mengangkat staf bidang program, keuangan, administrasi serta pengendalian internal
  • Meminta informasi dan dokumentasi dari anggota
    Mewakili Koalisi Nasional PWYP Indonesia dalam forum internasional, nasional, lokal dan kepada para pihak
  • Mengelola program dan anggaran Koalisi Nasional PWYP Indonesia
  • Memakai simbol dan perangkat kerja Koalisi Nasional PWYP Indonesia
  • Mengatasnamakan Koalisi Nasional PWYP Indonesia untuk tujuan penggalangan dana, resolusi konflik, mediasi, lobby, advokasi, dan kampanye serta mewakili organisasi dalam perjanjian dan perikatan dengan pihak lain.